Page 86 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

membentuk LSK. Belum dibentuknya LSK mengakibatkan ketidakpastian hukum
ketentuan Pasal 10 UU ITE dan Pasal 68 PP 71/2019 menjadi tidak tercapai.

Apabila dikaitkan dengan pembentukan LSK yang sudah di amanatkan oleh UU ITE
dan PP 71/2019 dapat dilihat dari penerapan asas kemanfaatannya, seberapa besar
manfaat LSK untuk memberikan jaminan keamanan kepada para pelaku usaha dan
konsumen dalam e-commerce di era Industri yang memiliki teknologi canggih saat ini,
sehingga penyelenggaraan teknologi ITE dapat berjalan dengan baik.

Adanya sertifikat keandalan dapat dijadikan sebagai jaminan keamanan yang
diperoleh pelaku usaha e-commerce, dan dapat memberikan jaminan keamanan kepada
para konsumen dengan memanfaatkan sertifikat keandalan yang diterbitkan oleh LSK.
Kepemilikan sertifikat keandalan oleh pelaku usaha tidak hanya dirasakan oleh
konsumen sebagai sebuah jaminan keamanan terhadap suatu barang/jasa yang
ditawarkan, tapi dapat dirasakan juga oleh pelaku usaha. Pelaku usaha berpeluang
untuk mengakses peluang pasar internasional yang ada karena produk yang dipasarkan
oleh pelaku usaha secara online tersebut telah memenuhi persyaratan standar
masyarakat dunia. Selain itu, konsumen akan lebih memberikan kepercayaannya
kepada pelaku usaha karena dengan adanya sertifikat keandalan, konsumen merasa
diberikan jaminan bahwa transaksi elektronik tersebut terjamin keamanannya.

Implementasi dari Pasal 10 UU ITE tentang LSK sebagai salah satu upaya
perlindungan hukum bagi konsumen transaksi online sampai saat ini belum terlaksana.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga
(Akademisi FH Unair) mengemukakan bahwa belum terbentuknya LSK merupakan
persoalan yang mengakibatkan belum optimalnya implementasi UU ITE khususnya
terkait dengan keamanan transaksi elektronik ITE. Lebih lanjut Diskominfo Jatim
mengemukakan bahwa belum dibentuknya LSK selaku lembaga yang berwenang
melaksanakan audit sistem mengakibatkan sistem ITE rawan akan kebocoran data. Hal
tersebut dapat dilihat pada kasus kebocoran sistem ITE yang terjadi pada data pengguna
aplikasi electronic Health Alert Card (e-HAC). Oleh karena itu pendirian LSK penting
untuk dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan keamanan sistem ITE serta data
pribadi pengguna sistem tersebut.
Berdasarkan uraian tersebut, maka ketentuan Pasal 10 UU ITE belum selaras
dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf d UU PPP, yaitu asas dapat dilaksanakan dan asas manfaat
dalam Pasal 3 UU ITE yang akan diterangkan dalam Tabel 33 berikut:

Tabel 33.
Asas Dapat Dilaksanakan dan Asas Manfaat dalam Pasal 10 ayat (1) UU ITE

ASAS KETERANGAN

Pasal 5 huruf d UU PPP Pengaturan mengenai sertifikasi keandalan bagi para pelaku usaha
e-commerce yang diatur dalam Pasal 10 UU ITE ternyata hingga
Asas Dapat Dilaksanakan
saat ini belum ditindaklanjuti dengan pembentukan LSK. Dengan
belum terbentuknya LSK maka ketentuan Pasal 10 UU ITE menjadi
tidak dapat terlaksana dan oleh karenanya belum memenuhi asas
dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f d UU
PPP.

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

64 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI