Page 90 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

4. Larangan perbuatan menyebarkan muatan yang melanggar kesusilaan

Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur larangan kepada setiap orang yang dengan
sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar
kesusilaan. Delik serupa juga diatur dalam Pasal 281-Pasal 282 KUHP yang mengatur
larangan menyebarkan sesuatu yang isinya melanggar kesusilaan namun dengan cara-
cara konvensional, dan Pasal 4 UU Pornografi yang mengatur larangan membuat hingga
menyediakan pornografi yang secara eksplisit disebutkan jenis muatan kesusilaannya.

Perbedaan utama antara Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Pasal 281-Pasal 282 KUHP dan
Pasal 4 UU Pornografi terletak pada adanya subjek hukum, metode penyebaran, media
penyebaran, dan jenis-jenis muatan kesusilaan. Hal tersebut akan lebih jelas dibedakan
dalam Tabel 35 sebagai berikut:

Tabel 35.
Perbandingan muatan norma dalam Pasal 281-Pasal 282 KUHP,
Pasal 27 ayat (1) UU ITE, dan Pasal 4 UU Pornografi
PERBEDAAN PASAL 281- PASAL 27 PASAL 4 KETERANGAN
282 KUHP AYAT (1) JO. UU
PASAL 45 PORNOGRAFI
AYAT (1)
UU ITE
Subjek Barang siapa Setiap orang Setiap orang Addressaat norm dalam Pasal 282
hukum KUHP adalah “barang siapa” yang
merujuk kepada orang
perseorangan, sedangkan
addressaat norm Pasal 27 ayat (1)
UU ITE dan Pasal 4 UU Pornografi
adalah “setiap orang” yang dapat
berarti dapat dilakukan oleh
orang perseorangan atau
korporasi. Sehingga Pasal 27 ayat
(1) UU ITE dan Pasal 4 UU
Pornografi memperluas subjek
pelaku penyebaran muatan
melanggar kesusilaan yang
dilakukan oleh korporasi.
Metode 1. Menyiar- 1. Mendis- 1. memproduk- Pasal 282 KUHP hanya mengatur
penyebaran kan tribusikan si, metode penyebaran melalui cara-
2. Memper- 2. Mentrans- 2. membuat, cara konvensional, namun dengan
tunjukkan misikan 3. memperba- berkembangnya teknologi
3. Menem- 3. membuat nyak, informasi, penyebaran kini
pelkan dapat 4. mengganda- banyak beralih melalui dunia
diakses kan, maya. Sehingga Pasal 27 ayat (1)
5. menyebarlu- UU ITE khusus mengatur
askan, penyebaran muatan yang
6. menyiarkan, melanggar kesusilaan dengan
7. mengimpor, cara distribusi, transmisi, maupun
8. mengekspor, membuat dapat diakses publik
9. menawarkan secara elektronik. Namun Pasal 4
10. memperjual- UU Pornografi mengatur metode
belikan, penyebaran dapat dilakukan baik
11. menyewaka melalui cara konvensional
n maupun secara elektronik.
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

68 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI