Page 94 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

Tabel 37.
Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak memenuhi asas kejelasan rumusan

ASAS KETERANGAN
Pasal 5 huruf f Bahwa materi muatan Pasal 27 ayat (1) UU ITE telah menimbulkan
Asas Kejelasan Rumusan multitafsir dan kontroversi bagi APH dan masyarakat karena unsur-
unsur deliknya tidak dijelaskan secara tegas dan diberikan batasan
kriteria, dan oleh karenanya belum memenuhi asas kejelasan
rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f UU PPP.
Unsur-unsur delik Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang selama ini memiliki multitafsir dan
dianggap sebagai “pasal karet” seperti frasa “mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan”, “membuat dapat diaksesnya”, dan “melanggar kesusilaan” belum
memenuhi asas kejelasan rumusan sebagaimana amanat Pasal 5 huruf f UU PPP. Oleh
karena itu dalam revisi UU ITE, unsur-unsur delik tersebut perlu diberikan kejelasan
rumusan dengan penambahan kriteria dan batasan sebagai perbuatan yang dilarang.

5. Perbedaan Ancaman Pidana Pelaku Perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45
ayat (2) UU ITE dengan KUHP
UU ITE mengatur konten perjudian yang berada di dunia maya sebagai perbuatan
yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, dimana setiap
tindakan mendistribusikan, mentransmisikan dan mengakibatkan dapat diaksesnya
konten perjudian diancam dengan sanksi pidana. Delik perjudian sebelumnya telah
diatur dalam Pasal 303 KUHP yang berfokus pada orang yang memberi kesempatan
untuk bermain judi.

Pasal 27 ayat (2) UU ITE menitikberatkan pada perbuatan seseorang
“mentransmisikan”, “mendistribusikan”, dan “membuat dapat diaksesnya” konten
perjudian dan bukan fokus pada subjek pemain, orang yang menawarkan, maupun
bandar perjudian. Perbedaan utama antara Pasal 303 KUHP dengan Pasal 27 ayat (1) UU
ITE terletak pada subjek hukum dan media penyebaran berupa promosi/penawaran
permainan judi yang sering di salah pahami oleh masyarakat umum.

Permasalahan perjudian yang diatur dalam UU ITE menurut Kejari Kota Mojokerto
dan Polda Sumut adalah pada ancaman pidana Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang termuat
pada Bab XI UU ITE. Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai ketentuan yang
mengatur pidana konten perjudian memberikan ancaman pidana penjara dan/atau
pidana denda bagi setiap orang yang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik konten perjudian.

Perbedaan utama antara Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE dan Pasal
303-Pasal 303 bis KUHP terletak pada adanya subjek hukum, metode/modus operandi,
media penyebaran, dan ancaman pemidanaan. Hal tersebut lebih lanjut dijelaskan
dalam Tabel 38. sebagai berikut:

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

72 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI