Page 91 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

PERBEDAAN PASAL 281- PASAL 27 PASAL 4 KETERANGAN
282 KUHP AYAT (1) JO. UU
PASAL 45 PORNOGRAFI
AYAT (1)
UU ITE
12. menyediaka Sehingga pengaturan dalam
n ketiga ketentuan ini
menyebabkan tumpang tindih
dan berpotensi disharmoni dalam
pelaksanaannya.
Media 1. tulisan 1. Informasi 1. gambar, Pasal 282 KUHP hanya mengatur
penyebaran 2. gambaran Elektronik 2. sketsa, media penyebaran konvensional
3. benda 2. Dokumen 3. ilustrasi, melalui tulisan, gambaran, atau
yang telah Elektronik 4. foto, benda yang dapat dilihat secara
diketahui 5. tulisan, fisik, berbeda dengan Pasal 27
isinya 6. suara, ayat (1) UU ITE yang media
melanggar 7. bunyi, penyebarannya tidak dapat
kesusilaan 8. gambar dilihat secara fisik seperti
bergerak, informasi dan dokumen
9. animasi, elektronik. Selain itu, Pasal 1 UU
10. kartun, Pornografi menyebutkan secara
11. percakapan, detail jenis-jenis media
12. gerak tubuh, penyebaran pornografi yang
13. bentuk pesan dapat berupa fisik maupun
lainnya elektronik. Akibatnya pengaturan
(disebutkan dalam ketiga ketentuan ini
dalam Pasal 1 menyebabkan tumpang tindih
ayat 1 UU dan berpotensi disharmoni dalam
Pornografi) pelaksanaannya.
Pembatasan - - 1. persenggama Pasal 4 UU Pornografi mengatur
larangan -an,termasuk batasan perbuatan yang termasuk
kesusilaan persenggama melanggar norma kesusilaan,
an yang namun dalam Pasal 282 KUHP dan
menyimpang; Pasal 27 ayat (1) KUHP sama sekali
2. kekerasan tidak disebutkan pembatasan
seksual; maupun definisi melanggar
3. masturbasi kesusilaan.
atau onani;
4. ketelanjang-
an atau tam-
pilan yang
mengesan-
kan ketelan-
jangan;
5. alat kelamin;
6. pornografi
anak.
Ancaman Pasal 281 Pasal 45 Pasal 29 Ancaman pidana dalam Pasal 281-
pidana - Penjara 2 ayat (1) - Penjara 6 282 KUHP, Pasal 27 ayat (1) jo.
tahun 8 - Penjara bulan-12 Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dan Pasal
bulan, maksimal 6 tahun, 4 jo. Pasal 29-Pasal 30 UU
atau tahun, dan/atau Pornografi memiliki ketentuan
- Denda dan/atau - Denda RP. yang berbeda-beda, hal ini
maksimal - Denda 250.000.000- berpotensi menimbulkan
Rp.4.500,- maksimal Rp.6.000.000. disharmoni terhadap penegakan
Rp.1.000.00 000,- norma kesusilaan dalam aspek
0.000,- pemidanaan.

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 69