Page 109 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

UNSUR DELIK PEDOMAN IMPLEMENTASI SKB UU ITE
PASAL 28 AYAT
(2) UU ITE

“antargolongan” Frasa “antargolongan” adalah entitas golongan rakyat di luar SARA sebagaimana
pengertian antargolongan mengacu Putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017.

Sebelum dikeluarkannya SKB UU ITE, Polri terlebih dahulu telah mengeluarkan
Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate
Speech) (SE Kapolri No. SE/6/X/2015) pada tanggal 8 Oktober 2015. Secara garis besar,
SE Kapolri No. SE/6/X/2015 ditujukan untuk membentuk pemahaman dan pengetahuan
APH terhadap ujaran kebencian dan bagaimana menanganinya dengan baik agar tidak
terjadi perpecahan bangsa Indonesia.

Sebagai hukum formil, SE Kapolri No. SE/6/X/2015 telah mengatur bentuk-bentuk
ujaran kebencian (hate speech) yang diatur dalam KUHP maupun undang-undang lain
diluar KUHP. Dalam Surat Edaran ini, aparat Polri dapat melakukan penanganan atas
bentuk-bentuk ujaran kebencian berupa penghinaan, pencemaran nama baik,
penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan
penyebaran berita bohong.

SE Kapolri No. SE/6/X/2015 juga mengatur hukum materiil dari 7 (tujuh) jenis
perbuatan ujaran kebencian diatas yang harus memiliki tujuan atau bisa berdampak
pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial
sebagai syarat untuk bisa ditindak.
SE Kapolri No. SE/6/X/2015 juga memperluas objek ujaran kebencian dalam Pasal
28 ayat (2) UU ITE dengan penambahan unsur aliran keagamaan,
keyakinan/kepercayaan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), dan orientasi
seksual. Adanya penambahan unsur diluar Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini berpotensi
menimbulkan disharmoni secara substansi, multitafsir dalam penegakan hukum oleh
APH dan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Polda Sumut
menginformasikan bahwa SE Kapolri No. SE/6/X/2015 masih berlaku sampai saat ini
meskipun sudah ada SKB UU ITE, sehingga kedua ketentuan tersebut tetap digunakan
dalam penanganan perkara ujaran kebencian (hate speech) di internal kepolisian.

Mengacu pada permasalahan tersebut maka ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE
belum memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur
dalam Pasal 5 huruf a dan huruf f UU PPP, yaitu asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan
rumusan yang akan dijelaskan lebih lanjut pada Tabel 48 berikut:

Tabel 48.
Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak memenuhi asas kejelasan tujuan
dan asas kejelasan rumusan

ASAS KETERANGAN
Pasal 5 huruf a Materi muatan dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE dalam unsur
Asas Kejelasan Tujuan “individu” menimbulkan ketidakjelasan tujuan, karena
penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa
kebencian atau permusuhan terhadap individu serupa dengan

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 87