Page 113 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE
P. 113
kegiatan yang berkaitan dengan keuangan di Indonesia menjadi lebih terarah dan
teratur. Maka dari itu, ketika akan mengajukan pinjaman secara online disarankan
untuk memilih aplikasi yang kredibel terpercaya. Dimana tolok ukurannya aplikasi
terdaftar di OJK. Apabila sudah terdaftar di OJK, maka legalitas dan kredibilitas dari
suatu aplikasi pinjaman online bisa dipertanggung jawabkan.
3. Memberlakukan sanksi sebagaimana diperlukan, OJK tidak hanya memiliki peran
dan fungsi untuk membuat peraturan dan perintah saja. Tetapi OJK juga memiliki
wewenang untuk memberlakukan sanksi tegas supaya aplikasi pinjaman online
ilegal bisa jera sehingga tidak melakukan perbuatan yang merugikan Negara
maupun masyarakat. OJK ini tidak pernah main-main dalam membuat dan
memberlakukan sanksi pada aplikasi pinjaman online yang melanggar peraturan
maupun peringatan tertulis dari OJK. Sebagaimana diketahui jika OJK berperan
dalam memberikan izin aplikasi pinjaman online berdiri dan menawarkan
produknya kepada masyarakat. Jika terbukti melanggar regulasi yang ditetapkan,
maka OJK berhak memberhentikan atau menutup total aplikasi pinjaman online
17
tersebut.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa OJK memiliki wewenang untuk memberlakukan
saksi tegas terhadap pinjaman online ilegal.
Mengacu pada permasalahan-permasalahan tersebut, maka ketentuan Pasal 29
UU ITE belum selaras dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang
baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf f UU PPP yaitu asas kejelasan
rumusan yang akan diterangkan dalam Tabel 51 sebagai berikut:
Tabel 51.
Asas Kejelasan Rumusan dalam Pasal 29 UU ITE
ASAS KETERANGAN
Pasal 5 huruf f UU PPP Bahwa Pasal 29 UU ITE tidak tegas memuat norma yang
Asas Kejelasan Rumusan menyatakan maksud pelaku dalam melakukan tindak pidana
ancaman kekerasan tersebut seperti yang telah tercantum dalam
Pasal 335 KUHP. Hal tersebut dapat menimbulkan multitafsir
diantara APH maupun masyarakat, terutama apabila dikaitkan
dengan kasus pinjaman online ilegal yang dalam hal melakukan
tindak pidana ancaman kekerasan tersebut disertakan dengan
adanya maksud agar nasabah segera membayar dana yang sudah
dipinjam kepadanya. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 29
UU ITE belum memenuhi asas kejelasan rumusan sebagaimana
diatur dalam Pasal 5 huruf f UU PPP.
Dari permasalahan-permasalahan yang sudah disampaikan, seharusnya ketentuan
Pasal 29 UU ITE perlu dilakukan revisi atau perubahan yaitu dengan penambahan norma
maksud dilakukannya tindak pidana ancaman kekerasan seperti yang terdapat dalam
ketentuan Pasal 335 KUHP. Dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 29 UU ITE belum
memenuhi asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f UU PPP
sehingga perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan dalam UU ITE tersebut.
17 “Peran dan Fungsi OJK dalam pengawasan Pinjaman Online”, https://kabarjombang.com/ekonomi/peran-dan-
fungsi-ojk-dalam-mengawasi-pinjaman-online/, diakses 30 November 2021.
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 91
