Page 110 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

ASAS KETERANGAN
delik penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat
(3) UU ITE. Oleh karena itu, ketentuan tersebut belum memenuhi
asas kejelasan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a UU
PPP.
Pasal 5 huruf f Bahwa materi muatan Pasal 28 ayat (2) UU ITE berpotensi
Asas Kejelasan Rumusan menimbulkan multitafsir karena unsur “antargolongan” tidak
dijelaskan lebih lanjut, tetapi kriteria “antargolongan” diatur
berbeda-beda dalam KUHP dan SE Kapolri No. SE/6/X/2015. Oleh
karena itu, ketentuan tersebut belum memenuhi asas kejelasan
rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f UU PPP.

Unsur “individu” dan unsur “antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE belum
memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan sebagaimana amanat
Pasal 5 huruf a dan huruf f UU PPP. Oleh karena itu, dalam revisi UU ITE delik Pasal 28
ayat 2 UU ITE dalam unsur “individu” perlu dibedakan dengan delik penghinaan atau
pencemaran nama baik kepada individu dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dan unsur
“antargolongan” diberikan kejelasan rumusan dengan penambahan kriteria, atau
perubahan terminologi hukum lain sesuai dengan konteks keberlakuannya.

9. Permasalahan Pengaturan Delik Pidana Pinjaman Online Ilegal
OJK, Polda Jatim, dan Akademisi FH Unair sebagai pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan UU ITE mengemukakan bahwa tindakan pengiriman informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti
terutama yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal kepada nasabahnya masih marak
terjadi. Tindakan ancaman yang dilakukan melalui sarana informasi elektronik, yakni
melalui telepon (dilakukan secara lisan), maupun melalui sarana pesan singkat/SMS atau
chat (dilakukan secara tertulis) yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal bertujuan
agar pihak nasabah segera membayar uang yang sudah dipinjamkan oleh perusahaan
pinjaman online ilegal. Dalam hal memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan
tersebut maka dibentuklah Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE.

Ketentuan Pasal 29 UU ITE menyatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan
sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukkan secara pribadi”
dimana norma tersebut dibentuk untuk pelaku tindakan ancaman kekerasan dan
intimidasi yang dilakukan melalui sarana elektronik seperti aplikasi berbagi pesan suara,
pesan teks, maupun panggilan telepon. Sedangkan ketentuan Pasal 45B UU ITE
menyatakan bahwa sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau
menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”

Ketentuan tersebut dibentuk sebagai norma sanksi yang dapat dikenakan kepada
pelaku. Pengaturan Pasal 29 Jo. 45B UU ITE tersebut saling berkaitan sehingga dalam
penerapan penegakan hukumnya tidak dapat dipisahkan.
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

88 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI