Page 106 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

ASAS KETERANGAN

sebagai delik aduan. Sehingga hal ini mengakibatkan asas kejelasan
rumusan dalam ketentuan pasal tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka ketentuan Pasal 27 ayat (4) jo.
Pasal 45 ayat (4) UU ITE belum memberikan pemenuhan terhadap asas kejelasan
rumusan sebagaimana amanat huruf f UU PPP. Maka dari itu perlu dilakukannya
perubahan UU ITE dengan melakukan harmonisasi melalui pemisahan ketentuan tindak
pidana pemerasan dengan tindak pidana pengancaman dalam suatu pasal atau ayat
tersendiri.

8. Larangan perbuatan menyebarkan ujaran kebencian (hate speech)

Pasal 28 ayat (2) UU ITE berisi norma larangan kepada setiap orang yang dengan
sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa
kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Delik serupa juga telah diatur
dalam Pasal 156-Pasal 157 KUHP terkait larangan menyatakan ujaran kebencian di muka
umum, namun Pasal 28 ayat (2) UU ITE hanya mengkhususkan adanya unsur delik
informasi yang disebarkan dalam media elektronik.

Perbedaan utama antara Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 156-157 KUHP terletak
pada adanya unsur delik “individu”, unsur “antargolongan”, dan ancaman pidana
sebagaimana disajikan pada Tabel 46 berikut ini:

Tabel 46.
Perbandingan muatan norma dalam Pasal 156-157 KUHP dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE

PERBEDAAN PASAL 156-157 KUHP PASAL 28 AYAT (2) JO. KETERANGAN
PASAL 45A AYAT (2) UU
ITE
Perbuatan Pernyataan perasaan Penyebaran informasi Perbedaan perbuatan
pidana permusuhan, kebencian, atau elektronik untuk pidana dalam Pasal
penghinaan di muka umum menimbulkan rasa 156-157 KUHP adalah
kebencian atau pernyataan, sedangkan
permusuhan dalam Pasal 28 ayat (2)
UU ITE adalah
penyebaran informasi
atas hate speech.
Objek hate Suatu atau beberapa 1. Individu Pasal 28 ayat (2) UU ITE
speech golongan rakyat Indonesia 2. Kelompok masyarakat menambahkan unsur
yang berbeda karena: tertentu berdasarkan: “individu” sebagai
a. Agama a. Agama objek hate speech yang
b. Ras b. Ras tidak ada dalam Pasal
c. Tempat asal c. Suku 156-157 KUHP.
d. Keturunan d. Antargolongan
e. Kebangsaan

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

84 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI