Page 116 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE
P. 116
dapat sesegera mungkin melakukan pencegahan dengan pemutusan akses
terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan
melanggar hukum.”
Melihat bahwa peran dari Pemerintah yang begitu besar dalam melakukan
pemutusan akses terhadap informasi dan/atau dokumentasi yang melanggar hukum
maka ketentuan tersebut perlu dipertegas perihal batasan-batasan terkait informasi
dan/atau dokumentasi elektronik yang dapat dilakukan pemutusan akses oleh
Pemerintah. Pembatasan sebagaimana dimaksud berkaitan dengan pengklasifikasian
jenis, media atau konten yang dapat dilakukan pemutusan akses. Ketentuan Pasal 40
ayat (2a) dan ayat (2b) UU ITE dinilai belum mengakomodir hal tersebut sehingga
menimbulkan dampak yang luas.
Menurut Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi
Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dit. TKAI Kominfo) dan Dit. PM
Kominfo, PP 71/2019 dan Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat mengatur
lebih lanjut Pasal 40 ayat (2b) UU ITE mengenai pemutusan akses, dimana PSE memiliki
kewajiban untuk moderasi konten. Dit. TKAI Kominfo dan Dit. PM Kominfo berpendapat
bahwa Pasal 40 ayat (2b) UU ITE tidak mengatur secara spesifik kewenangan Pemerintah
untuk melakukan pemutusan akses internet di satu area, melainkan memberikan
kewenangan untuk melakukan pemblokiran konten yang melanggar hukum.
Beberapa pandangan dari para stakeholder tersebut menunjukkan bahwa
ketentuan mengenai pemutusan akses yang pada hakikatnya untuk mencegah
penyebaran informasi dan/atau dokumen elektronik tidak diatur secara menyeluruh hal
ini dikarenakan penyebaran dapat dilakukan melalui media, platform serta berbagai
aplikasi lain yang tidak diakomodir dalam UU ITE dan oleh karenanya hal tersebut dapat
menimbulkan kesan bahwa Pemerintah dapat bertindak sewenang-wenang dan tidak
transparan dalam memutus beberapa konten.
Hal tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta
Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT dimana Majelis Hakim menilai bahwa kewenangan
yang diberikan dalam Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2b) UU ITE hanya pada pemutusan
akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melawan
hukum dan tidak mencakup pada pemutusan akses jaringan internet.
Dalam putusan PTUN Jakarta tersebut, Pemerintah sebagai Tergugat I
berpandangan memiliki 2 (dua) penafsiran Pasal 40 ayat (2b) UU ITE sebagai berikut:
1. Bahwa Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan akses yang
tidak hanya terbatas pada informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki
muatan dilarang, in casu jaringan internet.
2. Pemerintah juga berpandangan memiliki kewenangan untuk memerintahkan PSE
melakukan pemutusan akses limitatif terhadap informasi dan/atau dokumen
elektronik yang memiliki kekuatan melanggar hukum.
Terhadap pandangan tersebut Majelis Hakim PTUN Jakarta memiliki
pertimbangan bahwa dari Penjelasan Umum alinea ke-9 UU 19/2016 ditegaskan bahwa
“peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan
tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …
94 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI
