Page 14 - BUKU RINGKASAN KINERJA DPR RI

A. PENGANTAR

Tahun Sidang 2019–2020 merupakan tahun sidang pertama bagi Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2019–2024. Dalam kurun waktu lima tahun ke
depan, DPR akan selalu menyampaikan laporan kinerja tahunannya sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja kepada publik. Disamping itu, merupakan salah satu upaya
DPR untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Undang-Undang No. 17 Tahun 2014
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan UU No. 13 Tahun 2019, Pasal 86 ayat (1) huruf k menyebutkan bahwa salah
satu tugas Pimpinan DPR RI adalah menyampaikan laporan kinerja dalam rapat
paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (10) huruf
b Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menegaskan bahwa
Pimpinan DPR RI mengadakan rapat dengan pimpinan alat kelengkapan DPR RI
dan pimpinan Fraksi untuk menyusun laporan kinerja DPR RI selama 1 (satu) tahun
sidang dan menyampaikan laporan kinerja pada rapat paripurna DPR RI.
Penyampaian Laporan Kinerja DPR RI dimaksud, disampaikan pada Rapat
Paripurna DPR RI dalam rangka HUT MPR/DPR Rl, yaitu setiap tanggal 29 Agustus.
Pada peringatan HUT DPR ke-75 tanggal 29 Agustus 2020 ini, DPR menyampaikan
Laporan Kinerja Tahun Pertama, yang berisi kegiatan yang telah dilaksanakan serta
hasilnya selama satu Tahun Sidang 2019–2020 yakni sejak dilantik tanggal 1 Oktober
2019 sampai dengan 13 Agustus 2020.
Pada dasarnya kinerja DPR ini terkait dengan pelaksanaan fungsi yang dimiliki
oleh DPR sebagaimana disebutkan di dalam konstitusi, yaitu fungsi legislasi, fungsi
anggaran, dan fungsi pengawasan dalam kerangka representasi rakyat. Tidak
ketinggalan DPR juga melaksanakan peran diplomasi parlemen sebagai bagian
dari upaya mendukung politik luar negeri yang dilakukan pemerintah (second
track diplomacy). Sementara itu, DPR juga telah menetapkan agenda prioritas
kelembagaan DPR yaitu menjadi lembaga perwakilan yang modern, terbuka,
aspiratif, dan berintegrasi sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan tujuan
bernegara.
DPR periode 2019–2024 mengawali tugas konstitusional pada tahun
pertama ini dengan pembentukan fraksi-fraksi dan pembentukan alat kelengkapan
dewan, yang selanjutnya disingkat AKD, baik pimpinan, komisi, badan maupun
lainnya. Meskipun pada awal pembentukannya terdapat pembahasan yang sulit
menemui titik temu, namun pada tahap selanjutnya diperoleh kesepakatan yang
saling menghargai satu sama lain antarfraksi sehingga susunan kepemimpinan
dan anggota di seluruh AKD telah mampu mengakomodir semua aspirasi secara
proporsional.
Dalam melaksanakan fungsi legislasi, DPR mengawalinya dengan penyusunan
dan penetapan 248 RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020–
2024 dan 50 RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Dalam Prolegnas Prioritas
Tahun 2020 terdapat beberapa RUU yang merupakan RUU yang dimasukkan
kembali (carry over) dari Prolegnas Tahun 2014-2019. Seiring dengan munculnya
pandemi Covid-19, yang secara langsung mempengaruhi ritme kerja DPR dalam
melaksanakan fungsi legislasi maka DPR, Pemerintah, dan DPD melakukan evaluasi
terhadap Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Maksud evaluasi ini adalah agar target

LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2019-2020 1