Page 15 - BUKU RINGKASAN KINERJA DPR RI

kinerja legislasi DPR dapat lebih mudah tercapai. Hasilnya, diputuskan mengubah
jumlah RUU yang ada dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020 menjadi 37
(tiga puluh tujuh) RUU. Secara singkat, pada tahun pertama ini DPR telah selesai
membahas dan menyetujui 6 (enam) RUU, yang sedang dalam Tahap Pembicaraan
Tingkat I berjumlah 10 (sepuluh) RUU, dan yang sedang dalam tahap penyusunan
berjumlah 19 (sembilan belas) RUU.
Untuk fungsi anggaran, DPR mendukung dan menyetujui berbagai rencana
Pemerintah untuk melakukan refocusing dan realokasi sejumlah anggaran dalam
APBN Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya
terhadap sosial dan perekonomian, seperti dengan adanya berbagai bantuan
sosial secara langsung kepada masyarakat yang terdampak dan beberapa stimulus
kebijakan fiskal untuk stabilisasi perekonomian. Sebagai payung hukum dalam
melakukan refocusing dan realokasi anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2020,
DPR juga telah melaksanakan pembahasan dan persetujuan Perppu Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/
atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UU. Selanjutnya, DPR telah melakukan
Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021 dan Pembahasan Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2021.
Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan
Pemerintah. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR membentuk 9 Tim
Pemantau atau Pengawas, 32 Panja Pengawasan, dan memberikan pertimbangan
atau persetujuan pengangkatan pejabat publik, dan hal-hal lain yang merupakan
kewenangan DPR. Pelaksanaan fungsi pengawasan dilaksanakan dalam bentuk rapat
kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, dan kunjungan kerja.
Dengan adanya pandemi Covid-19 sebagian besar kegiatan fungsi pengawasan DPR
dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.
Pelaksanaan peran diplomasi untuk mendukung pelaksanaan politik luar
negeri pemerintah dilakukan oleh DPR melalui partisipasinya dalam sidang fora
antarparlemen, termasuk melalui kegiatan diplomasi parlemen secara bilateral.
Yang menarik adalah pada masa pandemi Covid-19 ini tidak menyurutkan DPR
untuk melakukan peran diplomasi. Peran diplomasi tersebut dilakukan DPR secara
virtual dengan menghadiri seminar atau pertemuan internasional secara daring
(online) untuk merespons berbagai isu yang menjadi perhatian bersama masyarakat
internasional.
Dalam rangka penguatan kelembagaan, pada tahun pertama ini, DPR
juga terus berupaya meningkatkan kinerjanya melalui dukungan kebijakan
kerumahtanggaan dan anggaran agar tugas dan fungsi DPR dapat dilaksanakan
dengan baik. DPR juga melanjutkan agenda implementasi reformasi yang sudah
digagas oleh DPR periode 2014-2019 dan mendorong agar agenda open parliament
(keterbukaan parlemen) dapat terus disempurnakan. DPR berusaha menjaga
marwah kehormatan lembaga dengan menegakkan kode etik. Upaya penguatan
kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan citra baik DPR di masyarakat.
Sangat disadari bahwa kinerja DPR Tahun Sidang 2019–2020 mendapat
tantangan yang luar biasa dengan adanya pandemi Covid-19. Namun, hal tersebut
membuat DPR berupaya untuk beradaptasi dalam situasi kenormalan baru (new
normal) yang ditunjukkan dengan pelaksanaan fungsi dan peran DPR baik secara
fisik dalam protokol kesehatan maupun secara virtual. Dalam Laporan Kinerja

2 LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2019-2020