Page 17 - BUKU RINGKASAN KINERJA DPR RI

B. KINERJA FUNGSI LEGISLASI

Fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi yang dimiliki DPR berdasarkan
Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
NRI Tahun 1945). Pelaksanaan fungsi legislasi merupakan perwujudan kekuasaan
membentuk undang-undang yang dimiliki oleh DPR berdasarkan Pasal 20 ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945. Fungsi legislasi DPR diatur lebih lanjut dalam Pasal 69
ayat (1) huruf a UU MD3 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019.
Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat
persetujuan bersama [Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945]. Pembahasan juga
mengikutsertakan DPD untuk rancangan undang-undang (RUU) tertentu.
Berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15
Tahun 2019, perencanaan penyusunan UU dilakukan dalam Prolegnas. Prolegnas
merupakan skala prioritas program pembentukan UU dalam rangka mewujudkan
sistem hukum nasional (Pasal 17 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).
Dalam penyusunan Prolegnas, penyusunan daftar RUU didasarkan atas: a. perintah
UUD NRI Tahun 1945; b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c.
perintah UU lainnya; d. sistem perencanaan pembangunan nasional; e. rencana
pembangunan jangka panjang nasional; f. rencana pembangunan jangka menengah;
g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan h. aspirasi dan
kebutuhan hukum masyarakat (Pasal 18 UU Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan).
Pada Tahun Sidang 2019-2020, DPR, Pemerintah, dan DPD menetapkan
248 RUU dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 pada 17 Desember 2019 dan 50 RUU
dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada 22 Januari 2020 (Lampiran 1). Dalam
Prolegnas Prioritas Tahun 2020 terdapat beberapa RUU yang merupakan carry over
dari Prolegnas Tahun 2014-2019. Carry over RUU dilaksanakan berdasarkan Pasal
71A UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan dalam hal
pembahasan RUU telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan RUU tersebut
disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR,
Presiden, dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar
Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.
Pembahasan RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 tidak dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19 sejak
awal Maret 2020. Namun, DPR tetap menjalankan tugas dalam rangka pelaksanaan
fungsi legislasi melalui rapat pembahasan RUU secara virtual. DPR, Pemerintah, dan
DPD kemudian melakukan evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas Tahun 2020 agar
target kinerja legislasi DPR dapat lebih mudah tercapai. Evaluasi terhadap Prolegnas
Prioritas tahunan diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020
tentang Pembentukan Undang-Undang yang menyebutkan bahwa evaluasi terhadap
Prolegnas Prioritas tahunan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Hasil evaluasi disahkan
dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 17 Juli 2020, yaitu mengubah jumlah RUU yang
ada dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020 menjadi 37 (tiga puluh tujuh) RUU
dengan komposisi: 16 (enam belas) RUU dikurangi dari daftar Prolegnas Prioritas
Tahun 2020, 3 (tiga) RUU ditambahkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020, dan 2

LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2019-2020 5