Page 20 - BUKU RINGKASAN KINERJA DPR RI

e. penguatan peran BUMN;
f. pengaturan kembali perizinan dalam pengusahaan Mineral dan Batubara
termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait pengusahaan batuan
untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk
pertambangan rakyat; dan
g. penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan
usaha Pertambangan, termasuk pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.
Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara juga mengatur kembali terkait kebijakan peningkatan nilai
tambah Mineral dan Batubara, divestasi saham, pembinaan dan pengawasan,
penggunaan lahan, data dan informasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan
kelanjutan operasi bagi pemegang KK atau PKP2B.
4. RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang
RUU ini disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah dalam Rapat
Paripurna DPR pada tanggal 17 Juli 2020. Materi muatan dalam Perppu Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang, antara lain:
a. Perppu ini merupakan landasan hukum untuk melakukan penundaan
tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara Serentak
Tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19. Penundaan tersebut dilakukan agar
pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta
walikota dan wakil walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis
dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.
b. Pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara Serentak
Tahun 2020 serentak diundur pelaksanaannya sampai dengan bulan
Desember 2020, jika kondisi belum memungkinkan maka pemungutan
suara tersebut ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah pandemi
Covid-19 berakhir.

5. RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik
dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi
Swiss (Treaty of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between
the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation)
RUU ini disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah dalam Rapat
Paripurna DPR pada tanggal 14 Juli 2020. Perjanjian Bantuan Hukum Timbal
Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss
(Treaty of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between the Republic of
Indonesia and the Swiss Confederation), telah ditandatangani oleh kedua negara
pada tanggal 4 Februari 2019. Perjanjian ini diharapkan dapat mempermudah
kerjasama bilateral dalam hukum pidana antara Republik Indonesia dan
Konfederasi Swiss, khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang
perpajakan dan tindak pidana korupsi.

8 LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2019-2020