Page 25 - BUKU RINGKASAN KINERJA DPR RI

2. Belanja Negara: 13,11 -15,17
a. Belanja Pemerintah Pusat 8,81 - 10,32
b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa 4,30 - 4,85
3. Keseimbangan Primer (1,24) - (2,07)
4. Surplus/Defisit (3,21) - (4,17)
5. Pembiayaan 3,21 - 4,17
a. Utang Netto 3.31 - 4,57
b. Investasi (0,1) - (0,4)
c. Rasio Utang (Perkiraan Akhir Tahun) 37,64 - 38,50

Untuk mendukung arah kebijakan fiskal ekspansif yang konsolidatif secara
bertahap dalam jangka menengah terhadap Postur Makro Fiskal tahun 2021 sebagai
dasar penyusunan RAPBN Tahun 2021, maka DPR memberikan beberapa catatan
antara lain: pertama, dalam rangka mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi
2021, pemerintah dapat melakukan pelebaran defisit hingga 4,7% dari PDB dalam
penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2021. Kedua, dalam rangka mendukung
restrukturisasi BUMN serta penguatan peran Special Mission Vehicle (SMV),
Sovereign Wealth Fund (SWF) dan Badan Layanan Umum (BLU) dalam mendukung
pemulihan ekonomi nasional, pembiayaan investasi diusulkan diperlebar hingga 0,6%
dari PDB.
Sementara target dan indikator pembangunan tahun 2021 yang menjadi
kesepakatan DPR dengan Pemerintah yakni: pertama, Angka Pengangguran 7,7%-
9,1%; kedua, Angka Kemiskinan 9,2%-9,7%; ketiga, Gini Rasio 0,377-0,379 (indeks);
keempat, Indeks Pembangunan Manusia dengan perhitungan yang baru 72,78-
72,95; kelima, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju target 29% di 2030,
adalah di kisaran 23,55%-24,05% tahun 2021; keenam, Pertumbuhan PDB Industri
Pengolahan 4,7%-5,5%; ketujuh, Nilai devisa dari sektor pariwisata USD4,8-USD8,5
miliar; kedelapan, Nilai Tukar Petani (NTP) 102-104; dan kesembilan, Nilai Tukar
Nelayan (NTN) 102-104.
Sementara itu, RKP Tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran
utama pembangunan yakni: (1) Sasaran makro ekonomi khususnya pemulihan
perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, (2) Pembangunan
manusia dan masyarakat, (3) Dimensi Pemerataan, (4) Kualitas lingkungan hidup, (5)
Pertumbuhan industri, dan (6) Pembangunan pariwisata.
Pada saat Laporan Kinerja DPR ini disampaikan pada Agustus tahun 2020,
pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 sudah berjalan selama enam bulan. DPR
juga sudah membahas Laporan Realisasi Semester I APBN Tahun Anggaran 2020 dan
Prognosis Semester II APBN Tahun Anggaran 2020 bersama Pemerintah yang diwakili
Kementerian Keuangan RI.

Ringkasan Kinerja Fungsi Anggaran

APBN KEGIATAN KETERANGAN
Pembahasan refocusing dan Perubahan alokasi anggaran untuk
realokasi Anggaran 2020 antisipasi penanganan pandemi
TA 2020 Covid-19.

LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2019-2020 13