Page 28 - BUKU RINGKASAN KINERJA DPR RI
P. 28
efektif. Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dirasakan masih perlu dilanjutkan
mengingat masih tingginya ketergantungan Provinsi Papua atas dana tersebut,
namun dengan beberapa perbaikan. BPK juga perlu melakukan pemeriksaan dan
audit kinerja pengelolaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Otonomi
Khusus.
Tim Pengawas DPR tentang Pembangunan Daerah Perbatasan dibentuk
dengan tujuan mengawasi kebijakan pembangunan nasional yang menjadikan
kawasan daerah perbatasan tertinggal dibandingkan dengan lainnya di Indonesia.
Selain itu juga mengawasi dari aspek ekonomi dan budaya yang menempatkan
wilayah perbatasan sebagai halaman belakang NKRI sehingga dapat menjadi sumber
permasalahan dan kerawanan.
Tim Penguatan Diplomasi Parlemen dibentuk dengan tujuan mengawasi
implementasi ketentuan dalam Pasal 69 ayat (2) UU MD3 yang menyatakan bahwa
ketiga fungsi DPR yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran dijalankan dalam
kerangka representasi rakyat dan juga mendukung upaya pemerintah dalam
melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Tim Pengawas UP2DP dibentuk dengan tujuan melakukan pengawasan
terhadap implementasi ketentuan peraturan Pasal 80 huruf j UU MD3 yang
menyatakan bahwa Anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan
program pembangunan daerah pemilihan.
Tim Pengawas DPR terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
dibentuk dengan tujuan mengawasi implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017
tentang Perlindungan Pekerja Migran. Termasuk di dalamnya pengawasan terhadap
kinerja pemerintah dalam kebijakan penempatan dan perlindungan tenaga kerja
Indonesia di luar negeri, PP yang diamanatkan UU Nomor 18 Tahun 2017, mendorong
pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia
termasuk dalam pelaksanaan Program Desa Migran Produktif dari Kementerian
Ketenagakerjaan, mengawasi MoU dengan beberapa negara, mendorong pemerintah
menempatkan Atase Ketenagakerjaan di negara tujuan penempatan, memastikan
pemerintah membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di daerah kantong-
kantong pekerja migran Indonesia, mendorong pemerintah untuk menyusun
database pekerja migran Indonesia secara terintegrasi, dan juga mengawasi nasib
para pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.
Tim Pengawas DPR terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana dibentuk
dengan tujuan mengawal proses revisi UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana dan peraturan pelaksanaannya, termasuk di dalamnya
koordinasi antarlembaga yang menangani bencana, sinkronisasi regulasi bencana
termasuk regulasi penggunaan dana bencana, mitigasi bencana, dan penguatan
kelembagaan penanganan bencana. Selama pandemi Covid-19, fokus tim diarahkan
pada pelaksanaan penanganan bencana Covid-19.
Tim Pengawas DPR dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan tujuan
mengawasi implementasi UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji berikut dengan perubahannya. Namun dengan tidak dikirimkannya jemaah haji
Indonesia ke tanah suci tahun ini, maka kerja tim ini tidak sepenuhnya terlaksana.
Tim Implementasi Reformasi DPR dan Tim Open Parliament Indonesia
dibentuk sebagai upaya untuk memperkuat DPR sebagai lembaga legislatif.
Penjelasan lebih lanjut mengenai kedua tim ini ada di bagian penguatan kelembagaan
DPR.
Pandemi Covid-19 yang mulai muncul di akhir Masa Persidangan II menjadikan
16 LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2019-2020
