Page 30 - BUKU RINGKASAN KINERJA DPR RI

darat, laut, udara, serta pengawasan dan pemantauan penyebaran Covid-19 di
Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, Komisi III juga membahas penegakan hukum
atas kejahatan yang memanfaatkan isu Covid-19. Komisi IV membahas cadangan
beras pemerintah dan ketersediaan pangan selama pandemi Covid-19 sehingga
harga pangan tetap terjaga/stabil. Komisi V membahas pengutamaan program-
program padat karya dan pemberian bantuan sosial guna mempertahankan atau
meningkatkan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, serta
pengendalian penyelenggaraan mudik. Komisi VI membahas langkah-langkah untuk
mengurangi dampak Covid-19 terhadap pelaku UMKM dan mengarahkan para pelaku
usaha untuk bertransaksi secara online melalui e-commerce; kontribusi BUMN dan
swasta dalam penyediaan barang kebutuhan pokok masyarakat dalam kualitas dan
kuantitas yang baik dan harga terjangkau, juga ketersediaan pasokan alat medis
kesehatan dan farmasi dalam rangka penanganan Covid-19. Relaksasi kebijakan
ekspor, distribusi BBM, gas, dan listrik kepada masyarakat selama pandemi dan
pemberian insentif pembayaran listrik selama pandemi juga dibahas di Komisi VI.
Komisi VII membahas langkah strategis dukungan riset dalam menghadapi pandemi
Covid-19, koordinasi hilirisasi dan komersialisasi produk-produk hasil program
konsorsium riset dan inovasi Covid-19 dalam penanggulangan pandemi Covid-19,
percepatan pengkajian dan pengembangan vaksin dan obat Covid-19 di Indonesia,
kontribusi PT. Pertamina dan PT. PLN dalam penanganan pandemi Covid-19, industri
hulu migas di tengah pandemi Covid-19 dan turunnya harga minyak mentah.
Komisi VIII membahas percepatan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang
terdampak Covid-19 sekaligus mendorong supaya validitas data penerima bantuan
sosial dan bantuan langsung tunai tepat sasaran, di samping membahas pembatalan
penyelenggaraan ibadah haji tahun 1141 H/2020 M. Komisi IX membahas percepatan
penanganan Covid-19, terutama dalam hal penguatan infrastruktur kesehatan
termasuk penambahan rumah sakit untuk menangani pasien Covid-19 dan
laboratorium, perluasan dan intensifikasi prosedur pelacakan dan deteksi kasus,
peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan sebagai
langkah pencegahan. Komisi IX juga secara intensif mendorong pemerintah untuk
melakukan percepatan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan,
kualitas obat dan alat kesehatan untuk Covid-19 serta dukungan anggaran yang
optimal untuk penanganan pandemi di bidang kesehatan. Tidak kalah penting
adalah upaya Komisi IX mendukung upaya kemandirian obat dan vaksin Covid-19
dengan melibatkan berbagai pihak termasuk BUMN, univeristas, lembaga penelitian,
dan sektor swasta. Namun, Komisi IX juga memberikan perhatian terhadap imbas
pandemi Covid-19 terhadap program-program kesehatan termasuk Program
Imunisasi Nasional (PIN), Program Keluarga Berencana dan Program Kesehatan Ibu
dan Anak, serta target penurunan penyakit tidak menular dan meminta pemerintah
untuk tidak mengesampingkan program dan isu penting ini. Selain itu, dibahas juga
dampak Covid-19 terhadap pembangunan ketenagakerjaan terkait perlindungan daya
beli, PHK, perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja yang terdampak Covid-19.
Begitu pula halnya masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke wilayah Indonesia di
tengah pandemi Covid-19, kepastian pembayaran THR kepada pekerja di tengah
pandemi Covid-19, antisipasi arus kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H, serta perlindungan dan pengawasan PMI yang
terdampak pandemi Covid-19. Komisi X membahas pelaksanaan dan permasalahan
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama masa penanganan pandemi Covid-19, sekaligus
upaya memaksimalkan program pendidikan di tengah pandemi Covid-19. Komisi
X juga membahas kebijakan dan langkah-langkah strategis bidang pariwisata dan

18 LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2019-2020