Page 31 - BUKU RINGKASAN KINERJA DPR RI

ekonomi kreatif (parekraf), bidang keolahragaan dan kepemudaan, dan bidang
perpustakaan nasional dalam menghadapi pandemi Covid-19, termasuk kebijakan
perpustakaan nasional tentang perpustakaan digital dan layanan online terkait
pandemi Covid-19. Sementara itu, Komisi XI membahas upaya pemerintah terkait
kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19, mitigasi dampak
Covid-19, serta penyelamatan perekonomian nasional menghadapi Covid-19.
Beberapa komisi bahkan menindaklanjuti temuan dari rapat-rapat kerja
terkait Covid-19 ini dengan membentuk panja pengawasan. Seperti yang dilakukan
Komisi I dengan membentuk Panja Ketahanan Nasional untuk Mengatasi Dampak
Virus Corona, Panja Pengawasan terhadap Informasi dan ICT dalam Masa Pandemi
Covid-19, dan Panja Perlindungan WNI dan Kinerja Perwakilan di Luar Negeri terkait
Pandemi Global Covid-19. Kemudian Komisi X dengan membentuk Panja Pemulihan
Pariwisata dan Panja Pembelajaran Jarak Jauh.
Kepedulian DPR dalam penanganan Covid-19 bahkan tidak hanya itu. DPR
juga membentuk Satuan Tugas Lawan Covid-19 (Satgas Covid-19). Satgas Covid-19
dibentuk 9 April 2020 beranggotakan Anggota DPR lintas partai dan bertanggung
jawab kepada Ketua DPR. Satgas ini membantu pemerintah dalam mempercepat
penanganan Covid-19 di tiap-tiap daerah. Tujuan pembentukannya adalah
menghubungkan pengusaha lokal atau donatur lokal untuk membantu memenuhi
kebutuhan rumah sakit atau puskesmas di daerahnya masing-masing, termasuk
memenuhi kebutuhan dasar/sembako masyarakat yang terdampak Covid-19. Dalam
melaksanakan tugasnya, Satgas Covid-19 DPR tidak menggunakan anggaran DPR.
Banyak kegiatan yang sudah dilakukan Satgas Covid-19 ini, antara lain meninjau
Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam rangka melihat langsung penerapan
protokol kesehatan Covid-19 untuk keberangkatan dan kepulangan penumpang,
meninjau persiapan protokol-protokol yang akan digunakan untuk menghadapi new
normal di Kantor K/L, meninjau KADIN sebagai crisis center bagi dunia usaha selama
pandemi Covid-19, meninjau PHRI dimana pariwisata sangat terdampak pandemi
Covid-19, meninjau Kementerian Perdagangan untuk melihat penerapan new
normal di sektor perdagangan, berdiskusi dengan organisasi kemasyarakatan terkait
pelaksanaan ibadah di rumah-rumah ibadah, dan masih banyak kegiatan lainnya yang
dilakukan Satgas Covid-19 guna mempercepat penanganan pandemi.
Secara keseluruhan, panja pengawasan yang dibentuk DPR ada 32 (Lampiran
2). Sampai dengan berakhirnya Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020, dari
32 panja yang dibentuk, ada 7 panja pengawasan yang telah menyelesaikan tugasnya
dan sisanya masih bekerja. Berikut panja pengawasan DPR yang telah menyelesaikan
tugas:

1. Panja Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2019-
2020 dan Penyelesaian Masalah Tenaga Honorer
Panja Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019-2020 dan Penyelesaian
Penanganan Masalah Tenaga Honorer dibentuk oleh Komisi II DPR dengan
tujuan, antara lain: a) memperoleh informasi, dan pengetahuan terkait proses
penerimaan CPNS tahun 2019-2020 yang valid dan akurat dari pemerintah
pusat dan pemerintah daerah serta memastikan pelaksanaan seleksi
penerimaan CPNS tahun 2019-2020 berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku; b) menemukan solusi yang tepat
berupa roadmap atau skema penyelesaian tenaga honorer.
Panja merekomendasikan BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan

LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2019-2020 19