Page 29 - BUKU RINGKASAN KINERJA DPR RI

beberapa kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan tidak dapat
dilakukan pada Masa Persidangan III. Adapun kegiatan yang dibatasi selama Masa
Persidangan III adalah kunjungan kerja spesifik, kunjungan kerja selama reses,
dan kunjungan kerja perorangan dalam rangka sosialisasi undang-undang, Focus
Group Discussion (FGD) dan seminar yang biasa dilakukan AKD dalam rangka untuk
menjaring aspirasi masyarakat juga tidak diperkenankan. Selanjutnya pada tanggal 5
Mei 2020, ditetapkan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang
mengatur pelaksanaan rapat dapat dilakukan secara fisik ataupun virtual. Adapun
kunjungan kerja baru dilakukan kembali setelah memasuki reses Masa Persidangan
IV dengan tetap menerapkan protokol kesehatan selama Covid-19. Berbagai kendala
tersebut tidak mengurangi semangat DPR melaksanakan fungsi pengawasan.
Pandemi Covid-19 menjadi satu isu yang mendapat perhatian seluruh
alat kelengkapan DPR. Di pimpinan DPR dibentuk Tim Pengawas DPR terhadap
Pelaksanaan Pengawasan Penanganan Bencana Covid-19 yang merupakan
bagian dari Tim Pengawas DPR terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana. Tim
melaksanakan pengawasan terhadap penanganan pandemi Covid-19, baik dari aspek
regulasi, kelembagaan, maupun mitigasi bencana. Selain itu, Tim juga memastikan
apakah pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 telah berjalan secara efektif
dan tepat sasaran. Mengingat luasnya ruang lingkup penanganan pandemi Covid-19,
maka tim dibagi dalam dua sub-tim yaitu aspek kelembagaan yang tugasnya
memantau peran dan fungsi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,
termasuk di dalamnya kementerian/lembaga. Sub-tim satunya bergerak di aspek
kewilayahan meliputi wilayah-wilayah yang termasuk dalam Zona Merah Covid-19.
Banyak hal yang sudah dilakukan tim antara lain, memantau pelaksanaan PSBB di DKI
Jakarta, Jawa Barat, dan Banten; memantau sinergi koordinasi Gugus Tugas Covid di
seluruh Indonesia; memantau penyaluran bantuan sosial dan ekonomi agar tepat
sasaran dengan melibatkan lembaga penegakan hukum; memantau pelaksanaan
fungsi dan tugas BPK dalam penanganan bencana Covid-19 terutama dalam
memeriksa penggunaan anggaran guna pelaksanaan penanganan bencana Covid-19
di daerah. Kunjungan kerja dilakukan Timwas ke beberapa daerah untuk memantau
pelaksanaan penanganan bencana Covid-19 di daerah, dengan tetap berpegang pada
protokol kesehatan selama pandemi Covid-19.
Di komisi, setiap komisi membahas masalah pandemi Covid-19 sesuai dengan
bidang kerjanya melalui kegiatan rapat kerja ataupun RDP/RDPU. Seperti Komisi
I yang membahas mengenai kebijakan keluar masuk orang di pintu-pintu masuk
Indonesia, perlindungan dan pelayanan WNI di setiap negara terkait penanganan
Covid-19, penggalangan kerjasama dengan negara-negara lain dalam penanganan
Covid-19, dan diseminasi informasi mengenai Covid-19. Selain itu, Komisi I juga
membahas peran TNI dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 serta
kesiapan Rumah Sakit TNI di seluruh Indonesia, upaya Kementerian Luar Negeri
dalam penanganan dan perlindungan WNI di luar negeri terutama di negara yang
terdampak Covid-19, koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan keamanan
dan ketahanan siber dalam mendukung penanganan Covid-19 serta efektivitas
penggunaan aplikasi nasional tracing, tracking, dan fencing Covid-19, progress report
KPI terhadap pengawasan konten siaran Lembaga Penyiaran terkait Covid-19, dan
progress report Dewan Pers terhadap pemantauan berita Covid-19 di media cetak
dan online serta aturan peliputan kerja pers di tengah Covid-19. Komisi II membahas
penundaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 untuk memutus mata
rantai penyebaran Covid-19. Komisi III membahas pengawasan dan pemantauan lalu
lintas orang asing atau tenaga kerja asing di pintu masuk/keluar orang baik melalui

LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2019-2020 17