Page 34 - BUKU RINGKASAN KINERJA DPR RI

panja, yaitu sebagai berikut: 1) mendorong Kemendikbud berkoordinasi dengan
K/L, organisasi profesi dan asosiasi industri terkait untuk segera menyusun
peta jalan pendidikan vokasi guna memastikan keberhasilan pendidikan
vokasi; 2) mendorong Kemendikbud untuk mengkaji kembali kebijakan
revitalisasi SMK dan reformasi pendidikan vokasi mengingat kebijakan tersebut
belum sepenuhnya melibatkan dunia usaha dan industri dalam menentukan
pengembangan lembaga pendidikan mulai dari hulu ke hilir; 3) mendorong
Kemendikbud untuk memberikan keleluasaan kepada lembaga pendidikan
vokasi untuk menyusun kurikulumnya sendiri sesuai dengan program keahlian/
kompetensi bersama Pemerintah Daerah, dunia usaha dan industri, organisasi
profesi dan organisasi terkait lainnya berdasarkan standar mutu yang
ditetapkan oleh Kemendikbud; 4) mendesak Kemendikbud untuk menyusun
kebijakan percepatan perbaikan sarana prasarana SMK yang rusak, peralatan
praktik usang dan meremajakan peralatan/program sehingga tercapai standar
nasional pendidikan dari sisi sarana prasarana; 5) mendesak Kemendikbud
untuk mengalokasikan anggaran yang maksimal dan penggunaannya harus
sesuai dengan skema kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi serta skema
pendampingan bagi lembaga pendidikan vokasi; 6) mendesak Kemendikbud
untuk membuat skema rekognisi pembelajaran lampau bagi tenaga profesional
yang memiliki kompetensi khusus sehingga memiliki hak untuk mengajar
di satuan pendidikan kejuruan/vokasi; 7) mendesak Kemendikbud untuk
meningkatkan kompetensi peserta didik SMK sehingga lulusannya bukan hanya
mampu mendapatkan pekerjaan tetapi juga menciptakan lapangan kerja.

5. Panja Pemulihan Pariwisata
Panja Pemulihan Pariwisata dibentuk Komisi X dalam rangka mencari
jalan bagaimana memulihkan pariwisata yang sangat terdampak dengan adanya
pandemi Covid-19. Adapun rekomendasi panja untuk memulihkan pariwisata di
masa pandemi Covid-19 ini, yaitu: 1) mendesak pemerintah untuk merumuskan
dan memiliki kebijakan yang konsisten dalam rangka meningkatkan
kepercayaan publik sebagai upaya pemulihan pariwisata; 2) mendesak
Kemenkeu dan Bappenas untuk memberikan dukungan dan mengalokasikan
anggaran yang memadai kepada Kemenparekraf/ Baparekraf pada APBN TA
2021; 3) mendorong Kemenkeu dan K/L terkait untuk: a) mengkaji stimulus
di sektor pariwisata yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelaku pariwisata
dan dirasa efektif, serta sebaliknya mengoptimalkan stimulus yang dirasa
efektif; b) mengeluarkan kebijakan pendanaan di luar pajak dan pinjaman
baru pemerintah; c) memberikan keringanan pajak bagi pelaku parekraf secara
khusus dengan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19, dan bantuan
biaya/insentif untuk memulai kembali usahanya; 4) mendesak Kemenparekraf/
Baparekraf untuk merumuskan kebijakan dan segera melakukan koordinasi
serta kerjasama dengan K/L lain: a) berkoordinasi dengan PT PLN, Ditjen
Pajak Kemenkeu, Kemendagri, dan Kemenkop UKM dalam hal keringanan
biaya listrik dan/atau keringanan pajak bagi pelaku parekraf, dan bantuan
biaya/insentif pelaku Parekraf dan UMKM untuk memulai kembali usahanya;
b) berkoordinasi dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya untuk
kemudahan kredit bagi pelaku parekraf; c) berkoordinasi dan bekerjasama
dengan Ditjen Kebudayaan Kemendikbud dan para seniman serta budayawan
untuk melaksanakan event pariwisata secara kreatif baik secara online maupun
offline di tengah pandemi Covid-19, dengan tetap memperhatikan protokol

22 LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2019-2020