Page 35 - BUKU RINGKASAN KINERJA DPR RI

kesehatan Covid-19; d) berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kemenkop
UKM RI untuk melakukan pemberdayaan dan pengembangan pelaku ekraf dan
UMKM baik online maupun offline; 5) mendesak Kemenparekraf/Baparekraf
untuk: a) memiliki data secara benar dan akurat mengenai jenis pariwisata
serta daerah yang secara prioritas dapat membuka destinasi pariwisata
pada masa new normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan
Covid-19 dan protokol CHSE; b) menyusun protokol perjalanan wisata yang
termasuk di dalamnya kepastian prosedur dan jaminan rasa aman, serta segera
menyelesaikan semua buku panduan teknis paling lambat akhir Juli 2020; c)
membuat Gugus Tugas Manajemen Pemulihan Pariwisata untuk menjembatani
permasalahan dan mengakselerasi pemulihan pariwisata di masa new normal
dan pasca pandemi Covid-19; d) menjadikan isu-isu lingkungan sebagai
rujukan dalam pengelolaan destinasi pariwisata; e) membuat kebijakan untuk
penyediaan sarpras pendukung dan bantuan alat kesehatan serta pelindung
diri untuk pelaku parekraf; f) membuat kebijakan mengenai subsidi terhadap
rantai pasok ekonomi, terutama untuk kebutuhan wisatawan; g) membuat
data besar parekraf yang terintegrasi; h) segera melakukan persiapan untuk
merevisi UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, antara lain
dengan memasukkan substansi mengenai dampak bencana alam dan non
alam terhadap kepariwisataan; i) melibatkan secara aktif KADIN dan organisasi
kepariwisataan dalam merumuskan kebijakan dan meningkatkan promosi; j)
menciptakan pendekatan baru dalam tata kelola pariwisata yang lebih inovatif
dan berkelanjutan; 6) mendorong Kemenhub, KemenPU PR, dan Kemenkominfo
untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur pariwisata baik fisik
maupun TIK di seluruh destinasi pariwisata potensial di daerah; 7) mendorong
pemerintah daerah untuk melakukan kampanye dan sosialisasi secara masif
tentang protokol kesehatan Covid-19 dengan melibatkan tokoh adat, tokoh
agama, tokoh masyarakat, serta mempersiapkan rumah sakit di daerah untuk
mengelola/menanggulangi kasus Covid-19, termasuk memfasilitasi rapid
test dan swab/PCR; 8) mendesak PT Garuda Indonesia dan PT KAI untuk tidak
memberikan beban biaya pelaksanaan rapid test kepada calon penumpang dan
meningkatkan sosialisasi keamanan menggunakan transportasi publik dengan
lebih menarik dan humanis; 9) mendesak PT PLN untuk memberikan keringanan
biaya listrik kepada pelaku dan industri parekraf; 10) mendorong pelaku
pariwisata dan organisasi kepariwisataan untuk memaksimalkan kelonggaran
PSBB di fase new normal sesuai protokol kesehatan Covid-19, sekaligus aktif
memberikan masukan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam
hal pengembangan dan pemulihan pariwisata, serta turut mensosialisasikan
protokol perjalanan wisata di masa new normal; 11) mendorong lembaga
pendidikan pariwisata untuk memberikan kontribusi pemikiran redesign
kepariwisataan, khususnya di masa pandemi Covid-19 dan untuk melakukan
peran-peran pendampingan terhadap pelaku parekraf; 12) mendorong
masyarakat memiliki kesadaran untuk secara disiplin mengikuti protokol
kesehatan Covid-19 dan aturan yang sudah ditetapkan, baik oleh pemerintah
maupun pemerintah daerah.

6. Panja Pembelajaran Jarak Jauh
Panja Pembelajaran Jarak Jauh dibentuk Komisi X dengan tujuan
untuk mengevaluasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
mengenai pembelajaran jarak jauh pada semua jenjang pendidikan di tengah

LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2019-2020 23