Page 36 - BUKU RINGKASAN KINERJA DPR RI

pandemi Covid-19. Adapun rekomendasi Panja, yaitu: 1) Kemendikbud harus
menyelaraskan regulasi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pada masa
pandemi COVID-19; 2) Kemendikbud segera menerbitkan regulasi yang sesuai
dengan hierarki perundang-undangan sebagai pengganti semua kebijakan
pendidikan pada masa pandemi COVID-19, bukan dalam bentuk surat edaran;
3) Kemendikbud hendaknya membuat survei yang lebih berkualitas, terkait
pemilihan responden dan substansi survei; 4) untuk melihat keberhasilan
pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, Kemendikbud perlu memiliki informasi
mengenai masalah yang dihadapi setiap satuan pendidikan, tenaga pendidikan
dan peserta didik; 5) khusus untuk program yang ditayangkan TVRI,
Kemendikbud harus membuat konten pembelajaran sesuai kurikulum pada
satuan pendidikan yang kreatif, efektif, efisien, aktif, menyenangkan, ramah
anak dan mudah digunakan untuk semua kalangan termasuk penyandang
disabilitas dengan pendekatan ilmu desain dan memperhatikan nilai budaya
lokal; 6) Kemendikbud harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk
menyediakan sarana prasarana pembelajaran jarak jauh; 7) Kemendikbud harus
berkoordinasi dengan K/L dan Pemerintah Daerah untuk memastikan fasilitas
pendukung pembelajaran jarak jauh; 8) Kemendikbud dalam pengelolaan
anggaran harus memprioritaskan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas
dan berpihak kepada dunia pendidikan; 9) Kemendikbud harus memprioritaskan
anggaran refocusing APBN Tahun Anggaran 2020 untuk menyelesaikan masalah
penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi Covid-19;
10) Kemendikbud harus menerbitkan kurikulum adaptif pembelajaran jarak
jauh pada masa pandemi Covid-19 dengan mempertimbangkan aspek-aspek
kemampuan tenaga pendidik, materi belajar, kebutuhan kesejahteraan
kondisi psikologis dan fisik peserta didik, kemampuan, pengetahuan dan
keterampilan orang tua/wali untuk mendampingi proses pembelajaran dari
rumah, termasuk untuk menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran jarak
jauh. Kemendikbud harus membuat pengaturan teknis terkait komunikasi
intensif antara pihak sekolah atau tenaga pendidik dengan orang tua/wali dalam
memberikan pengetahuan mengenai metode belajar praktis; 11) Kemendikbud
harus mensosialisasikan secara lebih intens penggunaan platform pembelajaran
tidak berbayar yang dimiliki pemerintah; 12) Kemendikbud diminta untuk
tidak mensosialisasikan platform pembelajaran berbayar milik swasta kepada
peserta didik; 13) Pendidikan harus menjadi sektor prioritas dalam percepatan
penanganan penanggulangan bencana dan harus masuk dalam Rancangan
Perubahan UU Penanggulangan Bencana. Sementara belum masuk ke dalam UU
Penanggulangan Bencana, Kemendikbud harus berkoordinasi dengan K/L lain dan
Pemerintah Daerah agar pendidikan menjadi sektor prioritas dalam percepatan
penanganan penanggulangan bencana; 14) Kemendikbud harus berkoordinasi
dengan K/L lain dan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran
pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pada masa Covid-19.

7. Panja Ketahanan Nasional untuk Mengatasi Dampak Virus Corona
Panja Ketahanan Nasional untuk Mengatasi Dampak Virus Corona
dibentuk oleh Komisi I dengan tujuan mengkaji dampak Covid-19 dari sisi
ketahanan nasional yang di dalamnya mencakup keamanan dan pertahanan
dan intelijen. Rekomendasi panja adalah: 1) meminta Kemhan/TNI, BIN, BSSN,
Bakamla, Lemhannas, dan Wantannas untuk menyusun peta jalan (road

24 LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2019-2020