Page 32 - BUKU RINGKASAN KINERJA DPR RI

tertentu terhadap Kementerian PAN-RB serta BKN terkait proses penetapan
formasi dan pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS 2019-2020. Sebelum
revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditetapkan, DPR
meminta Kementerian PAN-RB dan BKN memberikan alokasi khusus kepada
tenaga honorer dalam formasi seleksi penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2020-
2021.

2. Panja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Tata Ruang
Wilayah
Panja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Tata Ruang
Wilayah dibentuk oleh Komisi II DPR dalam rangka melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan PTSL oleh Kementerian ATR/BPN yang dilakukan
bersama-sama dengan aparat pemerintah daerah. Panja merekomendasikan:
1) mendorong percepatan penyelesaian dan penuntasan Program PTSL di
seluruh wilayah Indonesia hingga tahun 2025; 2) meminta pemerintah daerah
melaksanakan isi SKB 3 Menteri dengan menganggarkan biaya PTSL yang tidak
tertampung dalam APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ke dalam
APBD sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah; 3) meminimalisasi
terjadinya kesalahan pada saat proses pengumpulan data spasial dan data
tekstual, serta integrasi antara kedua data tersebut; 4) mengatasi ketimpangan
distribusi juru ukur, serta memastikan realisasi target Program PTSL setiap
tahun; 5) meminta Kementerian ATR/BPN seluruh wilayah Indonesia
berkoordinasi dengan pemerintah daerah di setiap kabupaten/kota dalam
menyelesaikan persoalan penentuan lokasi pendaftaran tanah yang belum
mencerminkan desa secara lengkap; 6) memandang perlu mengagendakan
pertemuan dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan guna
membangun koordinasi dan kerjasama yang efektif terkait pelepasan sertifikat
tanah untuk masyarakat yang area perkampungan masyarakat masuk dalam
Kawasan Hutan (batas kawasan tidak jelas, tanah masyarakat yang dihutankan),
termasuk membahas Kawasan Hutan yang berbatasan dengan area perkotaan;
7) perlu mengundang Kementerian Agama terkait persoalan pendaftaran
tanah wakaf di seluruh Indonesia sehubungan dengan Program PTSL; 8)
perlu mendorong pemerintah daerah untuk membuka akses keuangan dan
kegiatan ekonomi atas tanah yang sudah bersertifikat dengan mengajak para
pihak terkait (perbankan, lembaga keuangan non bank, dan koperasi) untuk
mengedukasi warga agar bijak dan produktif penggunaannya.

3. Panja Persiapan PON XX Papua Tahun 2020
Panja Persiapan PON XX Tahun 2020 dibentuk Komisi X dengan tujuan
penyelenggaraan PON XX sukses secara administrasi, penyelenggaraan,
prestasi, ekonomi, sukses memasyarakatkan olahraga, dan pasca-event.
Untuk sukses administrasi, Panja merekomendasikan: 1) mendesak
Pemerintah, KONI, Panitia Besar (PB) PON XX Tahun 2020 untuk mematuhi
seluruh penggunaan anggaran/kegiatan dan pengadaan barang/jasa
pemerintah yang bersumber dari APBD maupun APBN; 2) mendesak
Pemerintah, KONI, PB PON XX Tahun 2020 untuk memaksimalkan koordinasi
dan kerjasama dengan BPKP dan LKPP.
Untuk sukses penyelenggaraan, Panja merekomendasikan: 1)
mendesak Pemerintah, Pemerintah Daerah, KONI, PB PON XX Tahun 2020

20 LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2019-2020