Page 27 - BUKU RINGKASAN KINERJA DPR RI

D. KINERJA FUNGSI PENGAWASAN

Fungsi pengawasan DPR dilakukan berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf c
UU MD3; dan berdasarkan Pasal 174 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Tata Tertib. Pengawasan DPR dilakukan terhadap pelaksanaan undang-undang,
penggunaan APBN, dan kebijakan pemerintah. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR
dilakukan dalam berbagai kegiatan, antara lain dengan membentuk Tim Pengawas
atau Pemantau, Panja Pengawasan, melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP)
atau Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), kunjungan kerja ke daerah maupun
ke luar negeri, baik dalam rangka reses, spesifik, atau kunjungan kerja perorangan.
Pelaksanaan fungsi pengawasan juga dilakukan dalam bentuk menerima audiensi,
memberikan pertimbangan ataupun persetujuan atas pengangkatan/pemberhentian
pejabat publik atau hal-hal lain yang menjadi kewenangan DPR.
Tahun pertama pada keanggotaan DPR periode 2019 - 2024 diisi dengan
penyiapan DPR dalam pembentukan berbagai alat kelengkapan DPR sehingga
pelaksanaan fungsi pengawasan baru efektif dilakukan pada Masa Persidangan II
Tahun Sidang 2019 - 2020. Agar terjadi kesinambungan apa yang sudah dilakukan
oleh Anggota DPR periode sebelumnya, DPR periode 2019 - 2024 melanjutkan kerja
tim-tim pengawasan yang sudah dibentuk di periode sebelumnya. Adapun tim
pengawasan yang dibentuk DPR periode 2019 - 2024 di tahun pertama masa kerjanya
adalah: (1) Tim Pemantau DPR terhadap Pelaksanaan Undang-Undang terkait
Daerah Khusus Aceh, Papua, dan Papua Barat, serta Keistimewaan D.I. Yogyakarta
dan DKI Jakarta; (2) Tim Pengawas DPR tentang Pembangunan Daerah Perbatasan;
(3) Tim Penguatan Diplomasi Parlemen; (4) Tim Pemantau dan Evaluasi Usulan
Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP); (5) Tim Pengawas DPR terhadap
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; (6) Tim Pengawas DPR terhadap Pelaksanaan
Penanganan Bencana, termasuk di dalamnya Tim Pengawas DPR terhadap
Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19; (7) Tim Pengawas DPR
terhadap Penyelenggaraan Haji yang di dalamnya meliputi tim persiapan pengawas
penyelenggaraan ibadah haji dan tim pelaksanaan pengawas penyelenggaraan
ibadah haji; (8) Tim Implementasi Reformasi DPR; dan (9) Tim Open-Parliament
Indonesia (OPI). Masing-masing tim dibentuk dengan tujuan yang berbeda-beda.
Tim Pemantau DPR terhadap Pelaksanaan Undang-Undang terkait Daerah
Khusus Aceh, Papua, dan Papua Barat, serta Keistimewaan D.I.Yogyakarta dan
DKI Jakarta dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap
implementasi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU Nomor
21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, UU Nomor 13 Tahun
2012 tentang Keistimewaan D.I.Yogyakarta, dan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Terkait penggunaan dana Otonomi Khusus Papua, Papua Barat, dan Aceh,
serta Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta, pengawasannya dilakukan oleh BAKN.
Pengawasan BAKN terhadap penggunaan dana otsus dan dana keistimewaan
difokuskan pada mekanisme alokasi, penggunaan, target dan capaian, serta dampak
dana otsus dan dana keistimewaan tersebut terhadap masyarakat. Temuan BAKN
merekomendasikan perlu adanya perbaikan regulasi terkait penggunaan Dana
Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan. Selain itu, perlu ada Sumber Daya Manusia
yang memiliki kapabiltas dan kompetensi yang memadai agar Dana Otonomi Khusus

LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2019-2020 15