Page 23 - BUKU RINGKASAN KINERJA DPR RI
P. 23
C. KINERJA FUNGSI ANGGARAN
Sejak Presiden RI menyampaikan secara resmi RUU APBN Tahun Anggaran
2020 kepada DPR dalam Sidang Paripurna tanggal 16 Agustus 2019, DPR periode
2014-2019 mulai membahas RUU APBN Tahun Anggaran 2020 pada Masa
Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020. Sebelum DPR periode 2014-2019 berakhir,
DPR telah menyelesaikan pembahasan Pembicaraan Tingkat I RUU APBN Tahun
Anggaran 2020 tersebut pada akhir September 2019 untuk disahkan menjadi UU
pada Pembicaraan Tingkat II. APBN Tahun Anggaran 2020 diatur dalam UU Nomor 20
Tahun 2019.
Secara sekilas, RAPBN Tahun Anggaran 2020 yang disetujui oleh DPR
adalah sebagai berikut: (1) Pendapatan Negara Rp2.233,2 triliun; (2) Belanja Negara
Rp2.540,4 triliun; (3) Defisit Anggaran Rp307,2 triliun atau 1,7% dari PDB. Sementara
itu, target ekonomi makro dan pembangunan yang juga disepakati antara DPR
dengan Pemerintah adalah: (1) Pertumbuhan ekonomi (PDB) 5,3%; (2) Inflasi 3,1%;
(3) Nilai tukar rupiah terhadap USD Rp14.400; (4) Harga minyak mentah Indonesia
USD63/barel; (5) Lifting minyak mentah 755.000 barel per hari; (6) Lifting gas bumi
1.191.000 barel setara minyak per hari; (7) Suku bunga SPN 5,4%; (8) Tax ratio
11,6%; (9) Angka pengangguran 4,8%-5,0%; (10) Gini ratio 0,375-0,380; (11) Angka
kemiskinan 8,5%-9,0%; (12) Indeks Pembangunan Manusia 72,51. Adapun tema
APBN Tahun Anggaran 2020 adalah “Mendukung Indonesia Maju”.
Anggota DPR RI periode 2019 - 2024 di tahun pertama, mempunyai tugas
dan wewenang untuk melaksanakan fungsi anggaran mulai dari Oktober 2019 hingga
Juli 2020. Adapun yang sudah dilaksanakan adalah pembahasan dan persetujuan
Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan” menjadi UU.
Memasuki bulan Maret 2020, pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020
“terasa” mendapat tekanan berat dengan adanya pandemi Covid-19. DPR pun dapat
memahami hal tersebut. Oleh karena itu, DPR mendukung dan menyetujui berbagai
rencana Pemerintah untuk melakukan refocusing dan re-alokasi sejumlah anggaran
dalam APBN Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19 itu sendiri
dan dampaknya terhadap perekonomian dan sosial, seperti dengan adanya beberapa
stimulus kebijakan fiskal maupun berbagai bantuan sosial secara langsung kepada
masyarakat yang terdampak.
Untuk menindaklanjuti Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, Presiden
telah mengeluarkan Perpres No.54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur APBN
Tahun Anggaran 2020, yakni: (1) Pendapatan Negara diperkirakan sebesar
Rp1.760.883.901.130.000,00 (turun sebesar 26,82%); (2) Belanja Negara diperkirakan
sebesar Rp2.613.819.877.869.000,00 (naik sebesar 2,89%); (3) Pembiayaan (defisit)
Anggaran diperkirakan sebesar Rp852.935.976.739.000,00 (bertambah Rp545,7
triliun).
Dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19 sendiri
dianggarkan sebesar Rp255,110 triliun (sektor kesehatan), dan anggaran
penanganan dampak ekonomi dan sosial pandemi Covid-19 sebesar Rp405,1
triliun, yang merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebesar
LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2019-2020 11
