Page 21 - BUKU RINGKASAN KINERJA DPR RI
P. 21

Perjanjian  ini  memuat 6 Bab dan  39 Pasal, yang materi  muatan  di
                   dalamnya antara lain adalah pengaturan mengenai bantuan hukum mengenai
                   pelacakan, pembekuan, bantuan  menghadirkan  saksi, permintaan  dokumen,
                   rekaman  dan  bukti,  penanganan  benda  dan  aset untuk  tujuan  penyitaan
                   atau pengembalian  aset,  penyediaan  informasi  yang berkaitan dengan suatu
                   tindak  pidana,  mencari keberadaan seseorang dan  asetnya,  mencari lokasi
                   dan data diri  seseorang  beserta asetnya,  termasuk  memeriksa situs  internet
                   yang berkaitan dengan orang tersebut, serta menyediakan bantuan lain sesuai
                   perjanjian  yang  tidak berlawanan dengan hukum di negara yang  diminta
                   bantuan.

               6.  6.  RUU  tentang  Pengesahan  Persetujuan  antara  Pemerintah
                   Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama
                   dalam  Bidang  Pertahanan  (Agreement between  the  Government  of
                   the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on
                   Cooperation in the Field of Defence)
                        RUU  ini disetujui  bersama  oleh DPR  dan Pemerintah  dalam  Rapat
                   Paripurna  DPR pada  tanggal  14 Juli  2020. Persetujuan antara Pemerintah
                   Republik  Indonesia  dan  Kabinet Menteri  Ukraina  tentang Kerja  Sama dalam
                   Bidang  Pertahanan  (Agreement  between  the  Government  of the  Republic  of
                   Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field
                   of Defence) telah  ditandatangani  antara Pemerintah Indonesia  dan  Ukraina
                   pada tanggal 15 Agustus 2015. Pengesahan  kerja  sama pertahanan  ini  dapat
                   menjadi  landasan  yang kuat bagi  pengembangan  kerja  sama bilateral  antara
                   kedua  negara  terutama  dalam bidang  Alutsista, Pertahanan,  dan Industri
                   Pertahanan berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan
                   menghormati kedaulatan, serta integritas wilayah kedua negara penandatangan
                   persetujuan.
                        Materi muatan  dalam  RUU  tentang Pengesahan Persetujuan antara
                   Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  Kabinet Menteri  Ukraina tentang Kerja
                   Sama  dalam  Bidang  Pertahanan  (Agreement  between  the Government  of  the
                   Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in
                   the Field of Defence), antara lain pengaturan kerja sama pengembangan militer-
                   teknis, industri  pertahanan  dan logistik,  pertahanan  lingkup  ilmiah-teknologi,
                   pertukaran  informasi  di bidang  pertahanan dan militer, pengembangan
                   pendidikan dan pelatihan militer, serta kerja sama antar angkatan bersenjata
                   kedua negara, yaitu RI dan Ukraina.

                                    Ringkasan Kinerja Fungsi Legislasi
                        KEGIATAN                         KETERANGAN

                 Prolegnas Tahun 2020-2024  248 RUU
                Prolegnas Prioritas Tahun 2020 50 RUU
                                           37 RUU dengan komposisi:
                                           a.  16 RUU dikurangi dari daftar
                Prolegnas Perubahan Prioritas   b.  3 RUU ditambahkan ke daftar
                        Tahun 2020
                                           c.  2 RUU sebagai penggant RUU lama yang
                                              sudah masuk ke daftar



                                   LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2019-2020      9
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26