Page 18 - BUKU RINGKASAN KINERJA DPR RI

(dua) RUU sebagai pengganti RUU lama yang sudah masuk Prolegnas Prioritas Tahun
2020 (Lampiran 1).
Sebagai penunjang dari tugas legislasi, DPR menetapkan Peraturan DPR
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang ditetapkan pada Rapat Paripurna DPR
tanggal 5 Mei 2020 dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan
Undang-Undang. Secara umum, capaian kinerja fungsi legislasi DPR Tahun Sidang
2019-2020 sangat dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 sehingga kegiatan yang biasa
dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi DPR, tidak dapat dilakukan
secara maksimal. Kendala lainnya adalah kurangnya sinergitas antarlembaga,
khususnya antara DPR dan Pemerintah.
Secara lengkap, kinerja fungsi legislasi DPR Periode 2019-2024 pada Tahun
Sidang 2019-2020 dapat digambarkan sebagai berikut:
1. RUU yang sedang dalam Tahap Penyusunan berjumlah 19 (sembilan belas) RUU
yang terdiri atas:
a. 11 (sebelas) RUU dalam proses penyusunan pada Anggota dan Alat
Kelengkapan DPR;
b. 2 (dua) RUU dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi; dan
c. 6 (enam) RUU akan memasuki Tahap Pembicaraan Tingkat I (Menunggu
Surpres);
2. RUU yang sedang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I berjumlah 10 (sepuluh)
RUU; dan
3. RUU yang sudah selesai dibahas oleh AKD dan disetujui dalam Rapat Paripurna
DPR menjadi UU berjumlah 6 (enam) RUU.

Berikut materi muatan RUU yang telah selesai dibahas dan disetujui DPR
bersama Pemerintah menjadi UU:

1. RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif
Indonesia–Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic
Partnership Agreement).
RUU ini disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah dalam Rapat
Paripurna DPR pada tanggal 6 Februari 2020 dan telah diundangkan menjadi
UU Nomor 1 Tahun 2020. Materi muatan dalam Pengesahan Persetujuan
Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia (Indonesia-Australia
Comprehensive Economic Partnership Agreement), antara lain pada tanggal
31 Agustus 2018 Indonesia-Australia mengeluarkan pernyataan bersama
yang menandakan selesainya secara substansial proses perundingan dan
pada tanggal 4 Maret 2019 Persetujuan Indonesia-Australia Comprehensive
Economic Partnership Agreement ditandatangani oleh Menteri Perdagangan
Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Penanaman
Modal Australia di Jakarta, Indonesia. Persetujuan Indonesia-Australia
Comprehensive Economic Partnership Agreement terdiri atas pembukaan, 21
(dua puluh satu) bab (termasuk 15 (lima belas) Iampiran, dan 2 (dua) apendiks),
2 (dua) Memorandum Saling Pengertian, dan 5 (lima) Side Letter. Ruang
lingkup Persetujuan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership
Agreement antara lain perdagangan barang, perdagangan jasa, penanaman
modal, dan kerja sama ekonomi.

6 LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2019-2020