Page 19 - BUKU RINGKASAN KINERJA DPR RI

2. 2. RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan
atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Keuangan menjadi Undang-
Undang.
RUU ini disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah dalam Rapat
Paripurna DPR pada tanggal 12 Mei 2020 dan telah diundangkan menjadi UU
Nomor 2 Tahun 2020. Materi muatan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, antara lain:
Ruang lingkup Perppu Nomor 1 Tahun 2020:
a. Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara,
disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas
anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan
anggaran.
b. Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
telah ditetapkan UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
c. Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
dalam rangka:
1) penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
2) menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional
dan/atau stabilitas sistem keuangan,
perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas
sistem keuangan.
d. Kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara
termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara
termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.
e. Kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan
permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian
nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara
RUU ini disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah dalam Rapat
Paripurna DPR pada tanggal 12 Mei 2020 dan telah diundangkan menjadi UU
Nomor 3 Tahun 2020. RUU Perubahan ini merupakan penyempurnaan terhadap
UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Materi
muatan baru yang ditambahkan dalam Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:
a. pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan;
b. kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara;
c. rencana pengelolaan Mineral dan Batubara;
d. penugasan kepada lembaga riset negara, badan usaha milik negara
(BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), atau Badan Usaha untuk
melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP;

LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2019-2020 7