Page 42 - BUKU RINGKASAN KINERJA DPR RI

Peran parlemen di panggung internasional menjadi hal yang signifikan dalam
memperkuat kontak dan komunikasi bilateral dan multilateral dalam bekerja
sama melakukan penanganan dampak virus Corona yang telah menyerang
berbagai sektor, baik kesehatan maupun ekonomi dan sosial budaya. Sementara
itu, dalam virtual meeting yang diinisiasi oleh IPU bersama WHO dan UNDRR
pada 28 April 2020, DPR mengemukakan bahwa pandemi Covid-19 juga
harus dilihat sebagai kesempatan untuk membangun kembali tata kehidupan
masyarakat menjadi lebih baik, dan membawa parlemen ke garis depan.
Parlemen harus dapat bertindak dan mengambil keputusan untuk kepentingan
rakyatnya selama krisis.

4. Memerangi Kejahatan Transnasional (Ancaman Narkoba)
Peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman serius
bagi negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, DPR pun
menaruh keprihatinan dan perhatian besar pada persoalan ini. Keprihatinan DPR
tersebut diungkapkan dalam sidang AIPA Advisory Council on Dangerous of Drugs
(AIPACODD) yang diselenggarakan secara virtual pada 29 Juni 2020. Di forum ini,
DPR berhasil memperjuangkan tiga usulan pada draf resolusi yang akan diadopsi
menjadi Resolusi AIPACODD tahun ini. Usulan DPR terfokus pada tiga isu.
Pertama, perlunya memperkuat penggunaan teknologi berbentuk aplikasi untuk
mendukung pengendalian peredaran narkoba dalam rangka pemberantasan
narkoba secara menyeluruh dan seimbang. Kedua, mendorong Parlemen
anggota AIPA untuk memformulasikan undang-undang yang lebih ketat dalam
mengawasi peredaran prekursor, laboratorium ilegal, pengiriman narkoba, serta
pencucian uang hasil perdagangan narkoba. Ketiga, mendorong negara-negara
anggota ASEAN menerapkan kebijakan untuk mengatasi dampak sosio-ekonomi
dari pandemi Covid-19, mengingat bahwa menurunnya ekonomi merupakan
salah satu kondisi yang dapat memicu penyalahgunaan narkoba lebih luas.

5. Krisis Kemanusiaan Rohingya
Krisis kemanusiaan yang dialami etnis minoritas Rohingya di Myanmar
masih menjadi perhatian DPR. Sekitar 700 ribu orang, setengah di antaranya
anak-anak, terusir dari Rakhine State, Myanmar sejak Agustus 2017 dan
menghuni kamp pengungsi Kutupalong dan sekitar Cox’s Bazar, Bangladesh.
Perhatian dan keprihatinan DPR atas isu Rohingya tersebut, antara lain
diangkat dalam Sidang APPF ke-28 di Canberra, Australia, Januari 2020. Di
forum ini, DPR RI mengajukan draf resolusi (didukung Malaysia dan Kanada)
mengenai penyelesaian krisis kemanusiaan di Myanmar. Melalui resolusi ini,
Indonesia mendorong pemulangan kembali pengungsi Myanmar ke daerah
asal. Dalam proses pengembalian tersebut, Pemerintah Myanmar dan pihak
terkait harus menjamin keamanan para pengungsi. Indonesia juga mendorong
Pemerintah Myanmar untuk menuju solusi yang inklusif dan bermartabat
bagi para pengungsi, termasuk di antaranya adalah penyelesaian status
kewarganegaraan Rohingya. Selanjutnya, Indonesia mendorong pihak-pihak yang
melakukan kejahatan terhadap warga etnis minoritas Rohingya untuk diminta
pertanggungjawaban sesuai hukum internasional yang berlaku. Setelah melalui
perdebatan panjang, terutama karena mendapat penentangan keras dari China,
Laos, dan Thailand, resolusi usulan Indonesia ini dapat diadopsi dan menjadi
resolusi penting di bidang politik dan keamanan.

LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2019-2020 31