Page 47 - BUKU RINGKASAN KINERJA DPR RI

F. PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UU

TERHADAP UUD 1945

Penanganan perkara pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945,
merupakan tugas dari alat kelengkapan DPR yang membahas RUU dengan
melibatkan Komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan, yang juga
sekaligus bertindak selaku kuasa dari DPR. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal
86 ayat (1) huruf h UU MD3. Lebih lanjut kewenangan tersebut juga diatur dalam
Pasal 31 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf j serta huruf k Peraturan DPR Nomor 1
Tahun 2020.
Dalam pelaksanaan penanganan perkara pengujian UU terhadap UUD NRI
Tahun 1945, telah dibentuk Tim Kuasa DPR untuk mewakili DPR dalam memberikan
keterangan atas pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Mahkamah
Konstitusi. Jumlah keterangan DPR yang telah disusun sepanjang Tahun Sidang
2019-2020, terhitung sejak 1 Oktober 2019 sampai dengan 13 Agustus 2020, adalah
37 (tiga puluh tujuh) konsep keterangan DPR atas 22 (dua puluh dua) UU yang
dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi. Adapun dari konsep keterangan
tersebut, 28 (dua puluh delapan) konsep keterangan DPR telah disidangkan di
Mahkamah Konstitusi dan dijadikan bahan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi yang mana 17 (tujuh belas) di antaranya dibacakan secara
langsung oleh Tim Kuasa dalam persidangan pengujian UU terhadap UUD Tahun
1945. Pada masa sidang tersebut, terdapat 58 (lima puluh delapan) perkara pengujian
UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi
dengan rincian 3 (tiga) putusan menyatakan dikabulkan, 23 (dua puluh tiga) putusan
menyatakan menolak, 25 (dua puluh lima) putusan menyatakan tidak dapat diterima,
1 (satu) putusan menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang, dan 6 (enam)
putusan menyatakan mengabulkan penarikan kembali permohonan pengujian UU
terhadap UUD NRI Tahun 1945 oleh Pemohon (Lampiran 4). Komposisi putusan
tersebut dapat dilihat pada Diagram 1.

Diagram 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Jenis Putusan

LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2019-2020 37