Page 50 - BUKU RINGKASAN KINERJA DPR RI

Berkaitan dengan AKUPA ini, BURT juga pada awal tahun 2020 melakukan
perubahan atas dokumen AKUPA Tahun 2020. Perubahan ini dilakukan untuk
mengantisipasi pengalokasian kegiatan dan anggaran yang disebabkan adanya
pergantian keanggotaan DPR Periode 2019-2024 dimana terdapat penambahan,
yaitu jumlah Anggota DPR menjadi 575 orang. Penambahan jumlah Anggota
DPR ini berpengaruh pada komposisi keanggotaan Alat Kelengkapan DPR dan
jumlah Fraksi menjadi 9 Fraksi. Selain itu terdapat usulan dari Anggota Daerah
Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II terkait kunjungan kerja ke Dapil. Dan terakhir,
melalui perubahan AKUPA Tahun 2020 ini DPR berusaha untuk memberikan
ruang gerak kepada Anggota DPR untuk dapat lebih intensif melakukan kegiatan
penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing. Hal ini
dilakukan untuk meningkatkan tanggung jawab Anggota DPR sebagai wakil rakyat
dan memberikan ruang lebih luas kepada konstituen untuk menyampaikan
aspirasinya di daerah pemilihan.
Di bidang anggaran, pada Desember 2019, BURT melakukan konsultasi
dengan Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan untuk
membahas Anggaran DPR Tahun 2020 berdasarkan Alokasi Anggaran sebesar
Rp5.118.911.439.000,00 (lima triliun seratus delapan belas miliar sembilan ratus
sebelas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya, BURT
dibantu Setjen DPR membuat perhitungan lebih detail dalam rangka melakukan
realokasi anggaran sesuai prioritas kegiatan DPR dalam melaksanakan fungsi.
Disamping itu, untuk mendukung pemerintah dalam menangani dampak
pandemi Covid-19, pada bulan April sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran
2020, BURT menyetujui pemotongan Anggaran DPR Tahun 2020 sebesar
Rp220.911.659.000,00 (dua ratus dua puluh miliar sembilan ratus sebelas juta
enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
Untuk Anggaran DPR Tahun 2021, BURT meminta kepada Sekjen segera
menghitung kembali Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR Tahun Anggaran
2021 berdasarkan usulan anggaran sesuai masukan dari Pimpinan dan Anggota
BURT. Hal ini perlu dilakukan mengingat RKA DPR Tahun Anggaran 2021
berdasarkan Pagu Indikatif Anggaran Tahun 2021 DPR hanya memperoleh
sebesar Rp5.145.946.437.000,00 (lima triliun seratus empat puluh lima miliar
sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
Di bidang pengawasan, pada tahun sidang ini, BURT terus melakukan
pengawasan atas realisasi pelaksanaan anggaran triwulan III dan triwulan IV
Tahun 2019 dan triwulan I Tahun 2020 (Tabel 3). Pengawasan atas realisasi
pelaksanaan anggaran berdasarkan triwulanan ini dilakukan sebagai tugas
BURT untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan Setjen
DPR sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat sasaran atas setiap
penggunaannya.
Tabel 3. Realisasi Pelaksanaan Anggaran DPR Triwulan III dan IV TA 2019 dan
Triwulan I TA 2020
Tahun Triwulan Realisasi Anggaran Persentase
TA 2019 Triwulan III Rp3.523.899.052.522,00 61,40%
Triwulan IV Rp4.786.393.290.917,00 89,64%
TA 2020 Triwulan I Rp1.099.589.150.489,00 21,48%
Sumber: Laporan Kinerja BURT Tahun 2019-2020

40 LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2019-2020