Page 55 - BUKU RINGKASAN KINERJA DPR RI

kebijakan dan kinerja anggota Dewan dapat diakses dan menjawab kebutuhan
publik.
NAP merupakan sebuah dokumen yang menjadi inti pelaksanaan praktik
keterbukaan di DPR. NAP OPI berisikan komitmen-komitmen hasil dari ko-kreasi
antara parlemen bersama dengan CSO dan stakeholder lainnya dalam jangka
waktu 2 (dua) tahun. Setiap komitmen berisikan indikator dari target capaian
yang rinci untuk memastikan terlaksananya komitmen tersebut. Selanjutnya
dalam pelaksanaan NAP terdapat dua laporan yang digunakan sebagai penilaian
pelaksanaan:
1) Self Assessment Report (SAR) adalah laporan yang tertulis oleh parlemen
mengenai penilaian praktik keterbukaan parlemen terutama dalam NAP.
Laporan SAR berisi kemajuan NAP di negara-negara yang ikut berpartisipasi
di Open Government Partnership (OGP);
2) Independent Reporting Mechanism (IRM) adalah sarana utama dimana
semua pemangku kepentingan dapat melacak kemajuan inisiatif open
government di negara-negara anggota OGP.

Pada saat ini OPI sedang melakukan survey online mengenai “Peta
Jalan OPI 2020-2024.” Survei ini sebagai upaya penyusunan Roadmap Open
Parliament Indonesia (OPI) Tahun 2020-2024 di bawah arahan Sekretariat OPI.
Survei ini menerima responden dari masyarakat umum dan dapat diakses dari
21 Juli hingga 21 Agustus 2020. Jawaban responden terhadap survei akan sangat
membantu DPR meningkatkan kapasitasnya dalam membuka akses informasi,
mengoptimalkan saluran partisipasi publik, serta menguatkan akuntabilitas
publik DPR.

4. Penegakan Kode Etik DPR
Penegakan kode etik DPR dilaksanakan oleh Mahkamah Kehormatan
Dewan (MKD). Berdasarkan Pasal 119 ayat (2) UU MD3, MKD dibentuk dengan
tujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR
sebagai lembaga perwakilan rakyat. MKD melaksanakan fungsi pencegahan dan
pengawasan, serta penindakan (Pasal 121A UU MD3).
Dalam melaksanakan fungsi tersebut, MKD melakukan tugas sebagaimana
diatur dalam Pasal 122 UU MD3 antara lain melakukan penyelidikan perkara
pelanggaran Kode Etik (huruf e); melakukan penyelidikan perkara pelanggaran
Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik yang
dilakukan sistem pendukung DPR (huruf f); memeriksa dan mengadili perkara
pelanggaran Kode Etik (huruf g); memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran
Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik sistem
pendukung DPR, terkecuali sistem pendukung Pegawai Negeri Sipil (huruf h).
Sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 122 UU MD3 dituangkan dalam
Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia (Peraturan DPR tentang Kode Etik). Berdasarkan Pasal
19 Peraturan DPR tentang Kode Etik, penegakan Kode Etik dilakukan oleh MKD
melalui upaya pencegahan dan penindakan.Upaya pencegahan dilakukan dengan
sosialisasi, pelatihan, mengirimkan surat edaran dan memberikan rekomendasi,
atau cara lain yang ditetapkan oleh MKD, sedangkan upaya penindakan dilakukan
oleh MKD berdasarkan peraturan DPR yang mengatur mengenai tata beracara
MKD.

LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2019-2020 45