Page 58 - BUKU RINGKASAN KINERJA DPR RI

Penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat juga dapat diterima
melalui bagian upacara dan penyaluran delegasi di Sekretariat Jenderal
DPR RI. Animo masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan mengadukan
permasalahannya cukup tinggi. Dari 1 Oktober 2019 hingga 30 Juni 2020
tercatat ada 122.285 orang datang (Grafik 3). Adapun aspirasi yang disampaikan
masyarakat antara lain mengenai penetapan pimpinan KPK, RUU Omnibus Law,
RUU Minerba, RUU PKS, RUU KUHP, dan ada juga aspirasi masyarakat mengenai
harga pangan ternak dan konflik agraria.

Rekapitulasi Delegasi Masyarakat DPRD/Audiensi/Unras/Aspirasi
(1 Oktober 2019 - 30 Juni 2020)

Sumber: Bagian Protokol, Sekretariat Jenderal DPR RI

Grafik 3. Rekapitulasi Delegasi Masyarakat/DPRD/Audiensi/Unras/Aspirasi ke DPR
(1 Oktober 2019 - 30 Juni 2020)

6. Kinerja Sekretariat Jenderal DPR
Organisasi pendukung DPR dibentuk untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan wewenang dan tugas DPR sebagaimana diamanatkan dalam UU
MD3. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi pendukung DPR ini
dituntut untuk menjawab dinamika organisasi dan perkembangan pelaksanaan
wewenang dan tugas DPR sehingga perubahan organisasi merupakan hal yang
wajar terjadi.
Capaian kinerja Setjen DPR 2019-2020 dapat dilihat dari hasil penilaian
pemerintah terhadap kinerja organisasi dan keuangan serta hasil survey penilaian
tingkat kepuasan DPR terhadap pelayanan Setjen DPR. Berdasarkan hasil
evaluasi Kementerian PAN-RB, indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal
DPR adalah 75,81 dengan kategori "BB". Hasil penilaian tersebut menunjukan
adanya peningkatan nilai dari 72,71 (tahun 2018) menjadi 75,81 (tahun 2019).
Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Kementerian PAN-RB, pada tahun
2020 telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain: pertama, penyusunan Road
Map Reformasi Birokrasi Setjen DPR 2020-2024 yang telah diselaraskan dengan
kegiatan dalam Renstra Setjen DPR 2020-2024 dan Road Map Reformasi Birokrasi

48 LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2019-2020