Page 56 - BUKU RINGKASAN KINERJA DPR RI

Mekanisme penanganan perkara pelanggaran Kode Etik dapat didahului
dengan penyelidikan dan verifikasi. Penyelidikan dan verifikasi dilaksanakan baik
dalam rapat maupun kunjungan ke tempat kejadian perkara (TKP). Penanganan
setiap perkara pengaduan tidak selalu dapat diselesaikan dalam satu masa
persidangan namun dapat berlanjut ke masa persidangan berikutnya.
Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020, MKD menerima 3
(tiga) surat pengaduan dan berhasil memutuskan 1 (satu) perkara pengaduan.
Berikutnya pada Masa Persidangan II, MKD telah menindaklanjuti dan
memutuskan 1 (satu) perkara pengaduan. Pada masa persidangan selanjutnya
yaitu Masa Persidangan III, MKD menerima 2 (dua) pengaduan. Pada Masa
Persidangan IV, MKD tidak menerima surat pengaduan. MKD memutuskan 11
(sebelas) perkara pengaduan. Berkaitan dengan perkara tanpa pengaduan, dalam
kurun waktu Masa Persidangan I hingga IV Tahun Sidang 2019-2020, MKD belum
menangani perkara tanpa pengaduan.
MKD juga melakukan kunjungan kerja ke beberapa provinsi dalam rangka
sosialisasi dan penyelidikan perkara. Kunjungan kerja ke daerah dilakukan untuk
menjalin kerja sama dengan penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Melalui kerja
sama tersebut diharapkan adanya kesepahaman dalam pelaksanaan peraturan
perundang-undangan yang mengatur fungsi, tugas, dan wewenang ketiga
lembaga negara dimaksud.
Selain kunjungan kerja ke daerah, MKD melakukan kunjungan kerja luar
negeri ke Korea Selatan. Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020, MKD
melakukan Kunjungan Kerja Luar Negeri dengan tujuan pertama, mempelajari
tentang penegakan kode etik dan pelaksanaan hak imunitas yang berlaku
di Parlemen Korea Selatan (National Assembly). Kedua, untuk mempelajari
pelaksanaan sistem etika dan sistem penegakan kode etik di Parlemen Korea
Selatan (National Assembly).
MKD juga melakukan kegiatan sosialisasi pada Masa Persidangan I Tahun
Sidang 2019-2020, yaitu Sosialisasi Peraturan DPR mengenai Kode Etik DPR.
Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi dan masukan terhadap
Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata
Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
sehingga menghadirkan pemahaman bersama tentang fungsi MKD sesuai dengan
Pasal 121 A UU MD3, yaitu: pencegahan dan pengawasan, dan penindakan.
Selain kegiatan sosialisasi, MKD melaksanakan Seminar Nasional dengan
tema “Arah Baru Kebijakan MKD: Upaya Menghadirkan Peradaban Hikmah”
pada tanggal 24 Februari 2020 yang dibuka oleh Ketua DPR selaku keynote
speaker sebagai upaya untuk terus-menerus menyesuaikan diri dengan dinamika
dan tuntutan kelembagaan yang mampu menjawab berbagai problematika etis
yang menyelimuti arena kelembagaan wakil rakyat. Seminar Nasional ini bukan
sekedar menyasar Anggota DPR, tapi juga seluruh komponen yang berada dalam
sistem kerja lembaga DPR secara keseluruhan.
Sebagai bagian akhir dari kegiatan Seminar Nasional, Pimpinan MKD
menguraikan bahwa arah baru kebijakan MKD Periode 2019-2024 adalah:
a. Menguatkan tata kelola kelembagaan untuk mendukung kinerja MKD
dalam penerapan Good Governance;
b. Meningkatkan sosialisasi MKD agar masyarakat memahami fungsi, peran,
dan tata cara pelaporan di MKD;

46 LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2019-2020