Page 57 - BUKU RINGKASAN KINERJA DPR RI

c. Menguatkan kerja sama antar lembaga sebagai daya dukung dalam
penyelesaian perkara di MKD;
d. Mengedepankan fungsi pencegahan dalam menjaga kehormatan DPR;
e. Menjaga solidaritas dan mengutamakan kepentingan MKD diatas
kepentingan kelompok, fraksi, atau partai.

Dalam rangka mengimplementasikan arah kebijakan tersebut, MKD
Periode 2019-2024, menetapkan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Penguatan internal MKD, dilakukan dengan memperbaiki dan menguatkan
kondisi internal MKD, berkaitan dengan tata kelola kelembagaan dan
mekanisme berperkara;
b. Sosialisasi fungsi dan peran MKD, bertujuan memberikan pemahaman
kepada masyarakat mengenai peran, fungsi dan tata cara pelaporan di
MKD;
c. Kerja sama MKD untuk memperkuat kerjasama dengan lembaga terkait
lainnya sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penindakan;
d. Langkah pencegahan untuk mencegah terjadinya pelanggaran etik oleh
Anggota DPR.

5. Penyampaian Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat ke DPR
Masyarakat dapat mengajukan aspirasi ataupun pengaduan ke DPR
melalui surat, website, ataupun sms yang selama ini dikelola oleh Bagian
Pengaduan Masyarakat di Sekretariat Jenderal DPR. Adapun jumlah aspirasi/
pengaduan masyarakat yang masuk melalui bagian pengaduan masyarakat di
Sekretariat Jenderal DPR RI mulai dari 1 Oktober 2019 sampai dengan 27 Juli
2020 sebanyak 1.118 surat, 616 melalui website, dan 397 sms (Grafik 2). Aspirasi
ataupun pengaduan masyarakat tersebut kemudian diteruskan ke AKD sesuai
permasalahan yang disampaikan (Lampiran 5). Ada lima permasalahan yang
mendominasi pengaduan masyarakat, yaitu (1) hukum, HAM, dan keamanan; (2)
pertanahan dan reformasi agraria; (3) ekonomi keuangan; (4) informasi; dan (5)
perburuhan dan ketenagakerjaan (Lampiran 5)

Sumber: Bagian Pengaduan Masyarakat, Sekretariat Jenderal DPR RI
Grafik 2. Jumlah aspirasi dan pengaduan masyarakat ke DPR
per 1 Oktober 2019 s.d. 27 Juli 2020.

LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2019-2020 47