Page 54 - BUKU RINGKASAN KINERJA DPR RI

Hal lain yang juga mendapatkan perhatian anggota tim di antaranya yaitu:
1) Melaksanakan harapan publik yang diinginkan oleh masyarakat terhadap
DPR seperti memaksimalkan fungsi panggung/alun-alun demokrasi.
2) Membangun konten yang menarik seperti membuat video digital pendek
mengenai apa yang dilakukan DPR, yang semata-mata dilakukan untuk
kepentingan rakyat. Video pendek ini harus disebarluaskan ke seluruh
penjuru Indonesia.
3) Peningkatan kualitas sarana prasarana ruang kerja Anggota Dewan, tanpa
harus melawan arus publik untuk membangun gedung baru,
4) Mempermudah akses data dan informasi (peraturan perundang-undangan)
yang dibutuhkan masyarakat maupun bagi Anggota Dewan.
5) Penataan lingkungan parlemen dengan membagi antara ranah publik
(public services) dan ranah internal (internal services) serta menentukan
sarana penunjangnya.
6) Pusat legislasi yang terintegrasi, baik terkait peraturan perundang-
undangan maupun risalah rapat. Sehingga dapat diakses secara mudah baik
oleh anggota DPR maupun masyarakat secara luas.
7) Publikasi yang merata terhadap seluruh anggota DPR, hal ini karena adanya
tumpang tindih dalam pemberitaan dan publikasi serta tidak semua
anggota di informasikan setara di media.
8) Meningkatkan kinerja Dewan agar dapat merubah citra DPR menjadi baik.
DPR harus bekerja untuk kepentingan rakyat, agar DPR bisa dipercaya oleh
rakyat.
9) Peningkatan kompetensi atau kepakaran dari TA AKD juga perlu
diperhatikan agar bisa memberikan bahan rapat secara berkualitas kepada
anggota.

3. Open Parliament Indonesia
Open Parliament Indonesia (OPI) adalah upaya mendorong peningkatan
akses dan keterbukaan informasi publik, penguatan partisipasi dan keterlibatan
publik termasuk melalui penggunaan teknologi informasi, demi terciptanya
lembaga legislatif modern yang representatif, terbuka, transparan, partisipatif,
inklusif dan akuntabel
OPI diumumkan oleh Inter Parliamentary Union (IPU) pada 15 Desember
2012. Sejalan dengan gagasan tersebut, DPR mencanangkan dan menjalankan
komitmen sebagai Parlemen Modern yang telah diterapkan pada 2015-2019.
Parlemen Indonesia mendeklarasikan OPI pada bulan Agustus 2018 dengan
National Action Plan (NAP) OPI pertamanya pada tahun 2018-2020. Hal utama
yang dilakukan yaitu melakukan implementasi dan monitoring dan evaluasi NAP
OPI di tahun 2020.
Tim OPI yang dibentuk pada DPR periode 2019-2024 merupakan tim yang
pertama terbentuk untuk menindaklanjuti komitmen internasional DPR terkait
parlemen terbuka. Tim ini memiliki tiga tugas mendasar yakni:
1) Merumuskan kebijakan-kebijakan DPR untuk pelaksanaan OPI NAP;
2) Merumuskan inovasi-inovasi untuk peningkatan transparansi dan
keterlibatan publik di DPR;
3) Mewakili DPR dalam interaksi dan kerjasama internasional yang terkait isu-
isu keterbukaan informasi publik termasuk dengan organisasi internasional.
Urgensi OPI yaitu dapat mendukung proses kerja lembaga legislatif
menjadi terbuka, transparan, inklusif dan akuntabel, sehingga perumusan

44 LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2019-2020