Page 51 - BUKU RINGKASAN KINERJA DPR RI

Merespons realisasi pelaksanaan anggaran triwulan I Tahun 2020, BURT
meminta Setjen DPR untuk dapat melakukan refocusing dan realokasi anggaran
DPR, dan semua AKD diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja realisasi
anggarannya agar lebih baik dari tahun sebelumnya.
Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Anggota DPR beserta keluarganya
merupakan aspek penting dan harus dikelola sebaik mungkin guna mendukung
kinerja. Berdasarkan hasil pengawasan selama satu periode keanggotaan DPR,
pelaksanaan program jaminan pemeliharaan kesehatan tersebut ternyata
masih banyak ditemui berbagai masalah di lapangan. Salah satu permasalahan
yang sering kali muncul adalah proses administrasi saat berobat yang kurang
ditangani secara baik oleh rumah sakit provider. Kondisi ini berimplikasi
kepada terganggunya proses pengobatan. Dalam beberapa kasus di beberapa
rumah sakit provider masih belum memenuhi standar layanan yang baku
termasuk mengenai pemutakhiran database peserta yang dimiliki rumah sakit
provider. Selain itu, standar kamar untuk rawat inap yang diterima peserta
juga berbeda-beda. Mencermati berbagai permasalahan tersebut dan sesuai
dengan kewenangan yang dimilikinya, maka BURT melakukan pengawasan
pelaksanaan program jaminan pemeliharaan kesehatan ini. Bentuk pengawasan
yang dilakukan adalah berkunjung secara langsung ke rumah sakit provider guna
memastikan bahwa layanan jaminan pemeliharaan kesehatan untuk Anggota
DPR beserta keluarganya telah memenuhi standar sesuai ketentuan.
Sejak pandemi Covid-19 telah masuk ke wilayah Indonesia dan berdampak
pada perubahan pola interaksi sosial masyarakat seperti; penggunaan masker,
kebiasaan mencuci tangan, serta pengaturan mengenai pembatasan jarak
fisik (physical distancing) bagi masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan baru ini
pada akhirnya mendorong terwujudnya kebijakan tatanan normal baru (new
normal) di Indonesia. Implementasi ‘new normal’ ini pada dasarnya adalah
mengatur ketentuan pelaksanaan protokol Covid-19 di seluruh aspek kehidupan
masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah pelaksanaan protokol Covid-19 bagi
Anggota DPR pada saat berada di bandara untuk melakukan kegiatan kunjungan
kerja. Untuk itu, BURT melakukan pengawasan dengan meninjau pelaksanaan
protokol Covid-19 bagi Anggota DPR saat di bandara. Peninjauan ini meliputi
pelayanan fasilitas pengaturan pada saat keberangkatan maupun kedatangan
dari perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPR yang memiliki hak
protokoler sebagai pejabat negara.

2. Implementasi Reformasi DPR RI
Tim Implementasi Reformasi DPR dibentuk di awal periode keanggotaan
DPR 2014-2019. Dalam perjalanan tugasnya, tim terus menjaga komitmen
mengawal dan menuntaskan reformasi DPR melalui pelaksanaan rekomendasi
yang tertuang dalam Blue Print. Hal utama yang menjadi perhatian tim di
periode ini yaitu mendorong terwujudnya DPR sebagai Parlemen Modern, yang
bermakna keterbukaan dan kecepatan dalam menjalankan fungsi representasi
rakyat. Semakin terbuka proses politik dan informasi mengalir dari parlemen
kepada masyarakat, maka semakin modern parlemen.
Keinginan untuk mewujudkan parlemen modern dituangkan dalam
sebuah visi “Mewujudkan DPR RI yang Maju, Terbuka, dan Responsif” yang
diterjemahkan dalam beberapa misi, yaitu: 1) Mewujudkan Penyelenggaraan
Fungsi DPR (Legislatif, Anggaran, dan Pengawasan) yang efektif dalam
mempercepat terwujudnya kesejahteraan, kemajuan, dan kebudayaan Nasional;

LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2019-2020 41