Page 100 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PERUBAHAN TAHAP KEDUA
PEMBAHASAN PASAL 33 DIMULAI

Ketetapan MPR berdasarkan GBHN Majelis telah
membentuk alat kelengkapannya yaitu komisi
Majelis yang terdiri dari Komisi A, Komisi B dan
Komisi C.
Komisi A bertugas memusyawarahkan dan
mengambil putusan terhadap rancangan perubahan
kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945.
Komisi B bertugas memusyawarahkan
dan mengambil putusan terhadap Rancangan-
rancangan Ketetapan MPR.
Komisi C bertugas memusyawarahkan dan
mengambil putusan terhadap Laporan Presiden
tentang Pelaksanaan Ketetapan MPR, dan laporan
DPA, DPR, BPK dan Mahkamah Agung tentang
pelaksanaan GBHN.
Melalui Rapat-rapat Komisi Majelis yang
dilaksanakan secara terbuka…setelah 4 hari
komisi-komisi melakukan pembahasan materi
Sidang Tahunan MPR sesuai bidang tugasnya
masing-masing, maka, pada pagi hari ini kita akan
mendengarkan laporan komisi-komisi Majelis.
…
Marilah sekarang kita memasuki acara pokok
Rapat Paripurna hari ini yakni laporan komisi-
komisi Majelis namun sebelum kami memberikan
kesempatan kepada tiap-tiap komisi Majelis
menyampaikannya, perlu kami ingatkan bahwa
waktu yang disiapkan untuk tiap-tiap komisi Majelis
menyampaikan laporannya paling lama, saya ulangi
paling lama 30 menit. Pada kesempatan yang

39