Page 96 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PERUBAHAN TAHAP KEDUA
PEMBAHASAN PASAL 33 DIMULAI

eksplisit dalam laporan PAH-I kepada BP MPR pada Rapat BP MPR
ke-7, 2 Agustus 2000 yang dipimpin Ketua MPR/Ketua BP MPR,
M. Amien Rais, terdapat sejumlah materi, termasuk di dalamnya
materi tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
disepakati masuk menjadi bagian yang harus diselesaikan ke
tahap selanjutnya. Berikut ini bagian-bagian yang akan dituntaskan
pembahasannya: 18

1). Bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat.
2). Bab tentang Pemilihan Umum.
3). Bab tentang Kementerian Negara.
4). Bab tentang Pemerintahan Daerah.
5). Bab tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
6). Bab tentang Wilayah Negara.
7). Bab tentang Warga Negara dan Penduduk.
8). Bab tentang Pertahanan dan Keamanan.
9). Bab tentang Perekonomian Nasional dan
Kesejahteraan Sosial.
10). Bab tentang Bendera, Bahasa, dan
Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
11). Perubahan Undang-Undang Dasar.

Pembahasan Perekonomian Nasional
Mengambang
Setelah disahkan sebagai hasil kerja BP MPR, materi-materi
yang telah disahkan sebelumnya, lalu disampaikan dalam ST MPR
18 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.., Buku VII, loc cit.., lihat notulen
lengkapnya dalam Sekretariat Jenderal MPRRI.., Tahun Sidang 2000, Buku Enam, mulai hlm.
449. Rapat Ke-7 BP MPR-RI ini diselenggarakan pada: Hari Rabu, 2 Agustus 2000, pukul
11.00-14.30 WIB, Ruang Rapat Nusantara V. Pimpinan MPR: Prof. Amien Rais, Sutjipto, Prof.
Ginandjar Kartasasmita, Matori Abdul Djalil, Husnie Thamrin, Hari Sabarno, Prof. Jusuf Amir
Feisal, Nasri Adlani. Sekretaris Rapat: Umar Basalim, Wakil Sekretaris: Usro Wardhana. Panitera
Rapat: Janedri. Acara: a. Laporan PAH BP MPR; b. Pengesahan Materi Hasil PAH BP MPR; dan
c. Penutupan Rapat BP MPR. Hadir 85 Orang, tidak hadir 5 Orang.

35