Page 92 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PERUBAHAN TAHAP KEDUA
PEMBAHASAN PASAL 33 DIMULAI

…
Salah satu bagian yang mendapat perhatian
serius dari PAH-I adalah tentang perubahan Pasal 33
UUD 1945 naskah asli. Hal ini dapat dipahami, karena
Pasal 33 ayat (3) ini merupakan landasan demokrasi
ekonomi dan sistem perekonomian nasional
yang berdampak sangat luas dan menyangkut
penghidupan seluruh lapisan masyarakat.
Beberapa hal yang selama ini kurang jelas
dan menimbulkan berbagai penafsiran ternyata
dapat kita rumuskan dengan kesepakatan yang
bulat. Perekonomian disusun dan dikembangkan
sebagai usaha bersama seluruh rakyat dan secara
berkelanjutan berdasar atas asas keadilan, efisiensi
dan demokrasi ekonomi, untuk mewujudkan
kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat.
Dengan rumusan ini beberapa pertanyaan
mengenai bentuk usaha bersama dan asas
kekeluargaan sudah dapat di atasi. Pada ayat lain
pengertian “dikuasai oleh negara” sudah dipertegas
dengan pemahaman bahwa negara mempunyai
kewenangan untuk mengatur mengenai cabang-
cabang produksi yang penting dan mengenai
bumi, air dan dirgantara serta kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya. Juga dipertegas, bahwa
pelaku ekonomi adalah koperasi, BUMN dan usaha
swasta, termasuk usaha perseorangan.
Dalam rangka pengembangan perekonomian
nasional, harus senantiasa menjaga dan
meningkatkan tata lingkungn hidup, memperhatikan

31