Page 94 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 94

PERUBAHAN TAHAP KEDUA
                             PEMBAHASAN PASAL 33 DIMULAI



                        3. Asas keadilan;
                        4. Asas efisiensi;
                        5. Asas demokrasi ekonomi.
                        Untuk      mewujudkan      kemakmuran,
                  kesejehteraan dan keadilan sosial bagi seluruh
                  rakyat Indonesia. Rumusan perubahan Pasal ini
                  memberikan kedudukan yang sama bagi seluruh
                  pelaku ekonomi yang terdiri dari koperasi, BUMN
                  dan usaha swasta termasuk usaha perseorangan.
                  Pembangunan ekonomi harus tetap menjaga
                  kelestarian lingkungan hidup, memperhatikan
                  dan menghargai hak ulayat serta menjamin
                  keseimbangan  kemajuan  seluruh  wilayah  negara.
                  Amanat Pasal ini sangat tegas dan jelas, bagaimana
                  arah pembangunan ekonomi nasional. Penambahan
                  2 ayat dalam Pasal 34 dimaksudkan agar negara
                  mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
                  rakyat dan memberikan perhatian yang lebih serta
                  memberdayakan masyarakat…  16


                        Pembicara: Valina Singka Subekti (F-UG)
                        …
                        Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan
                  Sosial: kami sangat gembira bahwa bab ini mampu
                  memperlihatkan komitmen kuat negara untuk
                  mengembangkan perekonomian nasional yang
                  ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Di samping itu
                  patut dihargai kepekaan PAH-I untuk memasukkan
                  usulan dan F-UG mengenai aspek Iingkungan hidup
                  dan hak ulayat sebagai bagian tidak terpisahkan

            16  Karena waktu yang diberikan telah habis, Ketua Jakob Tobing menyetop pemaparan Hamdan
               Zoelva. Lihat Sekretariat Jenderal MPRRI.., Tahun Sidang 2000, Buku Enam, ibid.., hlm. 412-413.


                                       33
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99