Page 98 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

PERUBAHAN TAHAP KEDUA
PEMBAHASAN PASAL 33 DIMULAI

F-PG, F-UG, dan F-PBB.
23
21
22
Setelah penyampaian pandangan-pandangan umum,
hingga akhir pengambilan keputusan perubahan kedua, Bab
Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial belum tuntas,
atau belum sempat dibahas secara mendalam, akan tetapi
dihimbau untuk ditindaklanjuti. 24

21 Pembicara: Hajriyanto Y. Thohari (F-PG)
…
Fraksi Partai Golkar berpendapat, bahwa perekonomian haruslah dibangun untuk kesejahteraan
dan kemakmuran seluruh rakyat. Untuk itu, sistem perekonomian harus merupakan usaha
seluruh rakyat berdasarkan asas keadilan efesiensi dan demokrasi ekonomi, sehingga dapat
mewujudkan perekonomian nasional yang tanggguh berdaya saing dan berkelanjutan, serta
hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara berkeadilan.
Fraksi kami juga berpendapat, bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat
hidup orang banyak, masih harus di kuasai dan diatur oleh negara. Tetapi mestilah berdasarkan
prinsip keadilan, dan efesiensi, untuk mencegah praktek-praktek yang merugikan masyarakat,
dan, sekaligus menjaga kesinambungan perekonomian. Dalam perkembangan perekonomian
selanjutnya, kami berpandangan bahwa koperasi merupakan pelaku ekonomi yang utama,
di samping pelaku-pelaku ekonomi lainnya.
Dalam kaitan ini pula, Fraksi kami menekankan perlunya konstitusi kita untuk mengatur sumber-
sumber kemakmuran, sehingga dapat dinikmati secara merata oleh rakyat di seluruh wilayah,
dan tidak menjadi penyebab kesenjangan, baik antar masyarakat maupun antar wilayah. Oleh
karena itu, perkembangan perekonomian haruslah menjamin keseimbangan kemajuan seluruh
wilayah negara, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan menghargai ulayat masyarakat.
Sekretariat Jenderal MPRRI.., Tahun Sidang 2000, Buku Tujuh, ibid.., hlm. 25.
22 Pembicara: Valina Singka Subekti (F-UG)
…Kemudian mengenai perekonomian dan kesejahteraan sosial adalah bagian yang amat penting,
sebab tujuan kemerdekaan adalah untuk mensejahterakan kehidupan rakyat, karena
itu Fraksi Utusan Golongan berpendapat, bahwa Bab ini akan mampu memaksa negara
mengembangkan perekonomian nasional yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.
Dimasukkannya aspek lingkungan hidup dan hak wilayah sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari penyusunan dan pengembangan perekonomian nasional, adalah juga sangat penting…
Ibid.., hlm. 31.
23 Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB)
…Terhadap hal-hal yang disepakati secara utuh Badan Pekerja MPR yaitu mengenai Dewan
Perwakilan Rakyat, Pemilihan Umum, Kementerian Negara, Pemerintahan Daerah, Badan
Pemeriksa Keuangan, Wilayah Negara, Warga Negara, dan Penduduk Pertahanan Keamanan,
Perekonomiaan Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Perubahan Undang-Undang Dasar dan
Bab mengenai Bendera, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Kiranya dapat diterima
sebagai materi Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar oleh Sidang Majelis ini, serta dibahas
melalui komisi. Ibid.., hlm. 53-54.
24 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.., Buku VII, op cit.., hlm 560-561.

37