Page 95 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 95
Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
dari penyusunan dan pengembangan perekonomian
nasional. Ini berarti dalam mengelola dan
memanfaatkan bumi, air, dirgantara dan kekayaan
alam yang tenkandung di dalamnya harus selalu
mernperhatikan aspek tata lingkungan hidup, hak
ulayat, dan keseimbangan kemajuan seluruh wilayah
Indonesia.
Pendapat akhir fraksi menjadi penutup, selanjutnya
disepakati, atau lebih tepatnya, komitmen rumusan hasil
kesepakatan PAH-I, yaitu: 17
“Perekonomian disusun dan dikembangkan
sebagai usaha bersama seluruh rakyat dan secara
berkelanjutan berdasar atas asas keadilan, efisiensi,
danTdemokrasiTekonomi,TuntukTmewujudkan
kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat”.
Dengan rumusan tersebut, bentuk usaha bersama dan
asas kekeluargaan mestinya telah mendapatkan pijakannya. Pun
halnya dengan pengertian “dikuasai oleh negara”, cukup terang
dipertegas dengan pemahaman bahwa, negara mempunyai
kewenangan untuk mengatur mengenai cabang-cabang
produksi yang penting dan mengenai bumi, air dan dirgantara
serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Juga dipertegas bahwa, pelaku ekonomi adalah koperasi,
BUMN, dan usaha swasta, termasuk usaha perseorangan. Semua
17 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil
Pembahasan 1999-2002, Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan
Sosial, Edisi Revisi, 2010, hlm.557-558.
34
