Page 99 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Laporan Komisi A Majelis pada Rapat Paripurna ST MPR
2000 ke-7, 15 Agustus 2000 menunjukkannya [sidang terakhir
25
sebelum pengambilan keputusan terhadap Perubahan Kedua
UUD 1945]. Rapat dibuka oleh Amien Rais yang menyampaikan
beberapa hal pokok untuk segera ditindaklanjuti materi-materi
yang belum dibahas tuntas.
Jakob Tobing selaku Ketua Komisi A, dalam laporannya:
membentangkan sejumlah pokok kerja-kerja Komisi A yang telah
dilakukan dalam membahas materi-materi perubahan kedua
UUD 1945. Dari mekanisme-mekanisme yang ditempuh di Komisi
A itulah kemudian menghasilkan perubahan signifikan dari yang
tadinya judul Bab Kesejahteraan Sosial; menjadi Perekonomian
Nasional dan Kesejahteraan Sosial; ditambah perubahan ayat-
ayat dalam Pasal 33. Berikut notulennya:

Ketua Rapat: Amien Rais
…
Sidang yang kami hormati…Rapat Paripurna
ke-7 Majelis dengan acara tunggal yaitu laporan
Komisi-komisi Majelis…sesuai dengan tingkat-
tingkat pembicaraan dalam proses pembuatan
Putusan Majelis, dalam rangka pembicaraan tingkat
3 yakni pembahasan Rancangan Putusan Majelis
hasil Badan Pekerja Majelis, dan pembahasan
Laporan Lembaga-Lembaga tinggi Negara, atau
penyelenggaraan Negara tentang pelaksanaan
25 Risalah Ringkas Rapat Paripurna ST MPR-RI tertanggal 15-18 Agustus 2000. Laporan Komisi
A Pada Rapat Paripurna ke-7 ST MPR-RI, Laporan dibacakan Ketua Komisi A, Jakob Tobing.
Pada hari: Selasa, 15 Agustus 2000, pukul 09.00-11.15 WIB, Gedung Nusantara I. Ketua Rapat:
Amien Rais, Sekretaris Rapat: Umar Basalim, Panitera Rapat Syiaruddin. Acara: Laporan
Komisi-Komisi Majelis. Hadir 631 Orang, tidak hadir 68 Orang. Sekretariat Jenderal MPRRI..,
Tahun Sidang 2000, Buku Tujuh, op cit.., hlm. 623-632.

38