Page 153 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 153

Susanto Polamolo
            Elnino M. Husein Mohi
            PERDEBATAN PASAL 33
            DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945


            Pataniari Siahaan (F-PDIP),  menekankan agar ide-ide Tim Ahli
                                    45
            dikerucutkan lebih konkrit, ada alternatif-alternatif, tidak sekadar
            konseptual semata.

            TA Bidang Ekonomi Kesulitan Menyatukan
            Perspektif
                  Diskusi bersama  Tim  Ahli kembali dilanjutkan pada 29
            Maret 2001, rapat ke-12 PAH-I BP MPR-RI.  Termasuk di dalamnya
                                                46
            laporan  dan  klarifikasi  Tim  Ahli  bidang  ekonomi.  Terlihat  dari
            klarifikasi  Mubyarto  selaku  koordinator  Tim  Ahli  Ekonomi  juga
            menunjukkan adanya kendala internal menyatukan perspektif
            antar konsep masing-masing kubu.



               selama mazhabnya jelas, kalau di fiqih itu ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafii, Imam
               Hambali asal tidak Imam Supardi kan tidak apa-apa.
            45  …[b]agi Bapak, Ibu Tim Ahli dari semula sebetulnya kami menginginkan out put dari pada Tim
               Ahli ini merupakan suatu kajian komplit Pak yuridis normatif yang satu, yuridis ekonomi, yuridis
               sosiologis, yuridis kultural.
               Dari berbagai varian tinjauan dari semua ilmu ini kita akan bisa menemukan berbagai aspek
               terhadap suatu Undang-undang Dasar, dalam konteks ini mengenai berbagai acuan kami juga
               mengharapkan bahwa seyogyanya pemikiran-pemikiran yang dilandasi oleh pengetahuan
               yang Bapak miliki artinya maaf saya setuju dengan Pak Slamet kita tidak boleh melarang
               orang untuk terikat pada pelajaran atau mashabnya itu, tetapi diharapkan bahwa itu jadi suatu
               pencerahan ke depan tidak menjadi suatu paham yang katakanlah lebih belakangan, karena
               sebenarnya permasalahan kami adalah dalam rangka menjawab permasalahan bangsa di
               abad 21, sehingga seyogyanya juga dalam mengajukan alternatif misalnya Undang-Undang
               Dasar 1945 itu dibuat tahun 1945 tentu dia lebih modern logikanya Pak dari pada yang dibuat
               pada tahun 1800 misalnya.
               Kemungkinan hal seperti ini juga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam rangka berbagai
               usulan rujukan. Dan sesuai dengan Pak Andi katakan tadi, terus terang mengalami berbagai
               masalah Pak artinya, menjadi alat pengukur artinya dalam pengertian Pembukaan UUD 1945
               atau dijabarkan Pasal-Pasal dalam UUD 1945 sampai di sini mungkin teman-teman PAH-I clear,
               tetapi pada saat formula, bagaimana keterkaitan masing-masing Pasal menjadi suatu sistem
               ini menjadi masalah yang perlu perkuatan dari Tim Ahli yang mungkin warna kepentingan
               politiknya sementara ini tidak terlampau kental terlibat dengan dinamika politik pada saat ini.
            46  Kamis, 29 Maret 2001, pukul 13.00-16.40 WIB, Ruang GBHN. Pimpinan Rapat: Jakob Tobing,
               Slamet Effendy Yusuf, Harun Kamil, Ali Masykur Musa. Ketua Rapat: Jakob Tobing. Sekretaris
               Rapat: Siti Fauziah. Acara: Laporan dan Klarifikasi Terhadap Hasil Kajian Tim Ahli. Hadir 29
               Orang, tidak hadir 18 Orang. Sekretariat Jenderal MPRRI.., Tahun Sidang 2001, Buku Satu, op
               cit.., notulen mulai hlm. 339-377.


                                       92
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158