Page 148 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

DEBAT MENGEMUKA
PADA PERUBAHAN KETIGA

mengatakan bahwa mungkin kita melihat persoalan
ekonomi secara menyeluruh dengan berbagai
aspek yang perlu dipertimbangkan. Apakah itu dari
aspek pelaku ekonomi, institusi ekonomi, sistem
ekonomi kita melihat dan membayangkan dan
menganalisanya secara komprehensif dan dari itu
kemudian akan muncul bagian mana yang harus
dituangkan dalam UUD 1945 sebagai landasan
konstitusional di dalam pengelolaan ekonomi,. Itu
kira-kira satu bagian waktu kita bicara mengenai
bagaimana kita memandang tugas yang diberikan
oleh PAH-I pada Tim Ahli.
Kemudian bagian kedua yang tadi sudah
dinyatakan oleh Pak Mubyarto adalah, pembahasan
mengenai peranan negara dalam UUD 1945
nampaknya sangat menonjol muncul peranan
negara dan pemerintahan. Pak Dawam Raharjo
memberikan interpretasi bahwa UUD 1945 warna
mengenai sosial demokrat begitu besar sedangkan
Pak Syahrir mengatakan kita tidak perlu munafik
karena kita bicara mengenai mekanisme pasar
yang sebetulnya meng-govern seluruh pengelolaan
ekonomi di seluruh dunia ini.
Jadi, di sini Ibu Adinigsih memberikan
perspektif mengenai bagaimana peranan negara
dan pemerintah dalam ekonomi terutama trend
global yang terjadi di mana kemudian menyangkut
apa kelemahan dan kelebihan dari masing-masing
market maupun goverment karena saya rasa tadi
sudah menyampaikan mengenai hal itu.
Bagian ketiga, adalah membahas mengenai
seberapa detail sebetulnya UUD itu harus muncul

87