Page 143 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

diatur di Pasal 23 dan 34 dan ini menjadi dasar
dari kebijakan fiskal pemerintah sekarang landasan
konstitusional, tetapi managemen kekayaan negara
sama sekali tidak disebut-sebut di dalam UUD 45
kecuali barangkali secara indirect sekali di Pasal
33 ayat (4) bahwa bumi, langit, air, dan sebagainya
dikuasai sepenuhnya oleh negara. Very indirect ya,
tetapi Pasal yang lebih direct mengenai kekayaan
negara ini sama sekali tidak diatur, jadi, artinya apa,
kebijakan fiskal kita itu hanya sekarang mendapatkan
separuh dari dasar konstitusional yang diperlukan,
separuh lagi tidak ada dasar konstitusional.
Kemudian masalah moneter, UUD 1945 sama
sekali tidak mengatur, tidak memberikan dasar
konstitusional bagi demokrasi di bidang moneter.
Sudah ada upaya untuk memasukkan apa Pasal
tentang Bank Indonesia dan tentang mata uang
Republik Indonesia, saya sudah melihat itu tapi UUD
1945 itu belum diatur.
Kemudian masalah institusi pasar, pasar ini
penting sekali karena kenyataan sebagian besar dari
alokasi sumber daya ekonomi masyarakat Indonesia
ini dialokasikan melalui pasar, karena pasar kita
itu tidak diatur sama sekali dalam konstitusi, maka
konglomerasi, monopoli, oligopoli, kartel dan
sebagainya yang di dalam literatur teori ekonomi
adalah merupakan penyakit-penyakit keadilan,
sangat anti ekonomi rakyat itu sama sekali tidak
diatur.
Jadi, konglomerasi, monopoli dan sebagainya
itu sebetulnya konstitusional di Indonesia. Terserah

82