Page 144 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 144
DEBAT MENGEMUKA
PADA PERUBAHAN KETIGA
kepada wakil-wakil rakyat apakah akan membiarkan
hal-hal seperti itu konstitusional.
Sekarang kansnya besar sekali bagi Bapak-
bapak dan Ibu-ibu untuk membuatnya tidak
konstitusional kalau memang hati nurani itu
berbicara. Untuk mengatur ekonomi rakyat saya
kira tidak cukup dengan Pasal 33 dan 34. Pasar perlu
diatur supaya pro rakyat.
Kemudian satu lagi adalah masalah intervensi
negara terhadap pasar itu barangkali, bisa diatur
sendiri atau bisa diatur dalam Pasal atau Bab
tersendiri tentang pasar, saya melihat itu dari segi
demokrasi ekonomi, hanya kebijakan fiskal saja yang
diatur oleh UUD dan itupun baru separuh.
Kemudian masalah moneter tidak ada landasan
konstitusionalnya, kemudian manajemen pasar dan
intervensi oleh negara terhadap alokasi sumber
daya ekonomi di dalam masyarakat itu juga tidak ada
landasan konstitusionalnya sama sekali.
Jadi, kesimpulannya UUD itu lebih banyak
mengarur secara centaris paribus bagi demokrasi
ekonomi dan kenyataannya juga itu belum
menghasilkan dalam realitas, sementara demokrasi
itu sendiri landasan konstitusionalnya sangat minim
sekali, sehingga freedom bagi para pelaku ekonomi
untuk melakukan apa saja di republik ini sangat
besar. Cenderung sangat pro kepada yang kuat.
Satu hal yang barangkali mengenai pasar,
itu barangkali perlu sekali diatur, dikapling, antara
kekuatan ekonomi dengan kekuatan politik.
Kekeliruan Orde Baru adalah bahwa mereka
83
