Page 141 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 141

Susanto Polamolo
            Elnino M. Husein Mohi
            PERDEBATAN PASAL 33
            DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

                  saya berpendapat bahwa ada dua permasalahan
                  pengaturan ekonomi di Undang Undang Dasar ini
                        Pertama adalah bagaimana UUD itu bisa
                  memenuhi persyaratan  centaris centaris centaris
                  paribus bagi teknograsi ekonomi karena pengaturan
                  managemen ekonomi itu selalu didasari kepada
                  asumsi  centaris centaris centaris paribus  dan itu
                  artinya bagaimana negara mengatur kehidupan
                  politik, bagaimana negara mengatur kehidupan
                  hukum, bagaimana negara mengatur kehidupan
                  sosial budaya faktor-faktor non ekonomi kehidupan
                  politik. Itu saya hitung ternyata diatur dalam 24
                  Pasal dan 37 Pasal UUD artinya lebih dari 60 %
                  Pasal-Pasal UUD adalah untuk penataan politik.
                        Kenyataannya kita lihat idealisme kehidupan
                  politik yang menjamin persatuan nasional demokrasi
                  dan kehidupan politik itu tidak terlaksana dengan
                  baik. Artinya asumsi  centaris-centaris paribus
                  bagi teknograsi ekonomi di bidang politik itu
                  kenyataannya tidak terpenuhi  yet Pasal-Pasalnya
                  sebenarnya sudah ada saya tidak tahu ini bagi
                  input politik apakah memang ada yang salah dalam
                  pengaturan kehidupan politik kita dalam UUD,
                  kemudian supremasi hukum  centaris paribus itu
                  juga  mengasumsikan supremasi hukum itu diatur
                  dalam Pasal 24, 25, 26 dan 27 yah sudah diatur
                  tetapi kenyataannya kita belum memperoleh suatu
                  kehidupan hukum yang menjamin centaris paribus
                  bagi teknograsi ekonomi sekali lagi ini input bagi
                  tim hukum. Apakah yang salah UUD-nya atau yang
                  salah pelaksanaannya.



                                       80
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146