Page 160 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945

DEBAT MENGEMUKA
PADA PERUBAHAN KETIGA

Dengan demikian, dalam tatanan ideologis
dapat disepakati perlunya keseimbangan dan
harmoni antara kecenderungan perilaku manusia
sebagai mahluk individu dan mahluk sosial. Ini
berarti kebebasan individu harus diwadahi dalam
bingkai-bingkai kebersamaan. Kebersamaan
manusia adalah pada dasarnya homo economics
sekaligus homo eticus dan homo religius.
Ketiga, sistem dan politik ekonomi dalam
sistem ketatanegaraan.
Tim ahli merasakan tersebarnya Pasal-
Pasal ekonomi dan kesejahteraan sosial di dalam
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu
penghalang pemahaman yang mantap dan terpadu
atas ideologi dan sistem mekanisme Indonesia. Bab-
bab dan Pasal-Pasal ekonomi dan kesejahteraan
sosial ini tercantum dalam Bab VIII yaitu Hal
Keuangan Pasal 23, Bab X tentang Warga Negara
yaitu Pasal 27 dan Bab XIV tentang Kesejahteraan
Sosial Pasal 33 dan 34.
Apabila tidak dianggap menyimpang, ini
yang kami mohonkan dari Panitia Ad Hoc I dan
tim lain apabila tidak dianggap menyimpang dari
sistem ketatanegaraan Undang-Undang Dasar,
Tim Ahli Bidang Ekonomi mempertimbangkan
pengelompokkan kembali atau re-grouping bab-
bab dan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar
tersebut ke dalam bab baru yang kami rencanakan
judulnya adalah Sistem Ekonomi Nasional dan
Kesejahteraan Sosial atau Perekonomian Nasional

99