Page 161 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 161
Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
dan Kesejahteraan Sosial. Ini sebetulnya sudah
dipakai di dalam Tap IX/MPR/2000 judul baru ini.
Dalam bab baru ini akan tercakup pokok-
pokok tentang sistem ekonomi, keuangan negara
moneter dan peranan Bank Sentral, pemeriksaan
keuangan dan kebijakan pemihakan dan
penanggulangan kemiskinan. Tim mengharapkan
masukan dan tanggapan dari tim bidang-bidang
lain, dan anggota Panitia Ad Hoc I BP MPR terutama
para ahli hukum tata negara. Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Setelah Mubyarto menyampaikan laporannya, oleh Ismail
Suny rapat diserahkan kembali sepenuhnya kepada pimpinan
rapat PAH-I, Jakob Tobing, untuk selanjutnya mendengarkan
tanggapan para anggota fraksi majelis. Namun, hingga rapat
berakhir, belum juga ada kesepakatan yang utuh. Rapat berjalan
alot.
Keteguhan Mubyarto Mempertahankan Pasal 33
Rapat ke-16 PAH-I BP MPR, irisan konsep membuat
48
perbedaan meruncing tajam di kalangan Tim Ahli Bidang Ekonomi,
di mana sejak awal telah terbagi ke dalam dua kubu: Yogya
dan Jakarta. Pembahasan memuat materi penting. Kubu Yogya
melalui Mubyarto berada di garis tegas mempertahankan dasar
fundamental politik perekonomian Indonesia berdasarkan Pasal
48 Rabu, 16 Mei 2001, pukul 10.00-14.15 WIB, Ruang GBHN. Pimpinan Rapat: Jakob Tobing
Slamet Effendy Yusuf, Harun Kamil, Ali Masykur Musa. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf.
Sekretaris Rapat: Siti Fauziah. Acara: Pembahasan perubahan UUD 1945 bidang ekonomi.
Hadir 23 Orang, tidak hadir 24 Orang. Sekretariat Jenderal MPRRI.., Buku Satu, Tahun Sidang
2001, ibid.., notulen mulai hlm. 559-596.
100
